By detikberau.com, Tanjung Redeb – Musyawarah Cabang ke-2 Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Berau berlangsung di Hall Room Convention SM Tower Hotel, Tanjung Redeb, Jumat (14/11/2025) malam.
Junaidi yang sebelumnya menjadi Ketua Umum PII Berau periode 2022-2025 kembali menahkodai organisasi profesi tersebut untuk kedua kalinya, pada masa bakti 2025-2028.
Dalam penyampaiannya, amanah tersebut merupakan tanggungjawab moral untuk memajukan profesi insinyur serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan khususnya baik Kabupaten Berau dan secara umum untuk negara.
Memetik pesan yang disampaikan oleh Dewan Penasihat PII Berau, Taupan Madjid, dirinya akan mulai melakukan program kerja, dengan metode teori collaborative governance.
Yakni tata kelola kolaborasi yang menekankan kerja sama antara pemerintah, pemangku kepentingan (swasta, masyarakat, LSM) untuk menyelesaikan masalah publik.
“Artinya dengan teori ini, maka pemerintah bukan satu-satunya aktor pelaksana pembangunan, karena teori tersebut berkaitan juga dengan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
Oleh karenanya, Junaidi berkeinginan agar solusi tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan. Melalui peran aktif dan solusi inovatif dari insinyur profesional yang tergabung dalam PII Kabupaten Berau.
Dengan visi yang ia usung, pada masa jabatannya kali ini adalah, Sinergi Insinyur Profesional dalam Mendukung Pembangunan Kabupaten Berau yang Berkelanjutan.
“Ada beberapa fokus utama program kerja yang nantinya akan saya laksanakan dengan kepengurusan,” imbuhnya.
Pertama adalah peningkatan kompetensi dan konvensionalisme. PII Berau akan mendorong kualitas insinyur melalui Program Studi Profesi Insinyur (PSPI) dan sertifikasi keahlian, guna memastikan setiap insinyur mempunyai standar nasional hingga internasional.
Kedua adalah mengupayakan digitalisasi dalam organisasi. Tujuannya, untuk memperkuat pemanfaatan teknologi informasi untuk manajemen organisasi yang lebih efisien, transpran dan mudah diakses.
Proker ketiga yang diusung Junaidi adalah memperkuat kolaborasi PII dengan pemerintah, institusi pendidikan, industri, komunitas dan media serta memastikan kebijakan pembangunan sejalan dengan keadaan teknis.
“Kita upayakan agar berbagai program kerja tersebut nantinya dapat berjalan dan tercapai sesuai dengan terget yang kita inginkan,” tegasnya.
Junaidi yang juga merupakan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau tersebut juga, memandang mengenai tantangan pembangunan tahun 2026.
Dimana daerah Berau, mempunyai rintangan untuk menyesuaikan pembangunan dengan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang mencapai hingga 60 persen atau Rp1,7 triliun dari rencana Rp3,5 triliun.
“Tentu hal ini membuat kita harus lebih inovatif, mencari solusi bagaimana peningkatan keuangan untuk pembangunan di daerah, kepala daerah saat ini juga telah mengembangan potensi kelautan melalui program blue economy” ujar Junaidi.
Dari proker bakti sosial, pihaknya juga mempunyai misi jangka panjang yakni peduli bangunan pondok pesantren di Bumi Batiwakkal.
Misi itu tercetus dari pengamatannya, melihat kejadian di luar daerah. Akibat bangunan ponpes yang tidak layak kemudian roboh, banyak dari santri yang menjadi korban.
“Kejadian seperti ini kita harapkan tidak terjadi di Kabupaten Berau,” katanya.
Agar program tersebut berjalan maksimal, maka Junaidi juga berencana untuk membuka Badan Kejuruan Sipil (BK Sipil) dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Berfokus pada pengembangan keinsinyuran sipil melalui berbagai program, seperti pendidikan, standar upah, dan dukungan bagi generasi muda.
“Kita akan mengiventarisir pondok pesantren yang kita khawatirkan bangunan sudah kurang layak untuk kita benahi dan renovasi,” sambungnya.
Agar arah program juga sejalan dengan pembangunan di daerah, ketua PII Berau itu juga berencana, membuka forum diskusi untuk membahas mengenai berbagai permasalahan teknis pembangunan, hasilnya nanti akan menjadi bahan masukan ke pemerintah daerah.
“Karena kalau hanya saya saja yang berbicara sendiri itu tidak bisa, karena kita harus bersifat demokratis, melalui organisasi PII kita akan terus berkolaborasi secara eksternal, sedang internalnya tadi, kita akan memperkuat kompetensi,” tandasnya. (*tim/ADV)
