By detikberau.com, Tanjung Redeb – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Berau menyuarakan aspirasi mengenai ketidakpuasannya pada sejumlah kebijakan pemerintahan yang dianggap merugikan masyarakat.
Oleh GMNI Berau, gerakan aspirasi tersebut diberi nama “Mimbar Bebas Indonesia Gelap”. Sebagaimana, jika diartikan secara harfiah, mimbar yang berarti panggung kecil tempat berpidato dan tren Indonesia Gelap yang banyak digaungkan di sebagian besar penjuru tanah air.
Maka gerakan kritik yang disampaikan oleh GMNI Berau ini, yakni menyuarakan pendapatnya dimuka umum secara leluasa memandang terkait kebijakan pemerintah yang dianggap bobrok alias tidak mengedapkan kepentingan masyarakat umum.
Penyuaran kritik di depan umum itu, dilaksanakan di perempatan Jalan Raja Alam-HARM Ayoeb, Kilometer 5, Tanjung Redeb yang dihadiri oleh sejumlah kader GMNI dan seluruh kader komisariat. Dilakukan secara damai dengan menyampaikan orasi politik dan puisi.
“Tujuan diadakannya mimbar bebas ini, sebagai pemantik gerakan di daerah dan sebagai upaya pencerdasan kepada seluruh elemen masyarakat Berau,” ujar Ketua GMNI Berau, Joshua.
Dari pelaksanaan mimbar bebas ini, Joshua berharap masyarakat dan mahasiswa bisa peka terhadap isu yang sedang berkembang dalam kebijakan Indonesia Gelap. Seperti halnya, sektor penting mulai pemangkasan anggaran pendidikan, PHK guru honorer hingga kebijakan yang menjadi karpet merah bagi pelaku pertambangan.
Tak hanya itu, di kesempatan yang sama pun, kader GMNI Berau juga menyuarakan isu lokal yang berfokus pada sarana pendidikan dan akses kesehatan. Secara tegas, menuntut kepala daerah berani mengambil sikap, menolak Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 yang tidak berpihak pada rakyat.
Dimana Inpres tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 itu menuai pro-kontra, khususnya terhadap efisiensi anggaran di sektor yang bersentuhan langsung dengan publik, seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
”Sebagai representatif masyarakat Berau saya kira sudah saatnya pimpinan daerah Berau yang dipilih langsung oleh rakyat berani mengambil sikap dengan tegas menolak Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 itu,” tambah Joshua.
Joshua pun menegaskan, dalam waktu dekat GMNI Berau akan mempersiapkan gejolak gerakan yang lebih besar lagi dan secara konsisten terus berupaya mengawal isu Indonesia Gelap hingga finalnya yakni, putusan Inpres Nomor 1 tahun 2025 dicabut oleh presiden. (*tim)
