detikberau.com, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau menghentikan sementara operasional mayoritas Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) guna memastikan standar kualitas konsumsi bagi siswa.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya percepatan perbaikan infrastruktur sanitasi dan pemenuhan regulasi kesehatan lingkungan di fasilitas penyedia pangan tersebut.
Kepala Dinas Pangan Kabupaten Berau sekaligus Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Rakhmadi Pasarakan, menyampaikan bahwa kebijakan pemberhentian sementara ini resmi diberlakukan mulai Senin (6/4/2026). Langkah ini bersifat mendesak agar seluruh fasilitas pendukung memenuhi kriteria teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Setidaknya terdapat 9 SPPG yang operasionalnya harus ditangguhkan untuk waktu yang belum ditentukan.
Fokus utama dari jeda operasional ini adalah perbaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) demi menjamin keamanan pangan yang didistribusikan.
“Beberapa SPPG di Kabupaten Berau stop operasional sementara (suspend) dikarenakan perbaikan IPAL dan pengurusan SLHS agar standar kesehatan benar-benar terjaga,” ujar Rakhmadi.
Meski demikian, masyarakat diminta tidak panik karena program tidak berhenti total di seluruh wilayah. Masih ada 4 SPPG yang dinyatakan tetap beroperasi secara normal, yakni SPPG Gunung Tabur, Sungai Bedungun, Gunung Panjang, dan Sambaliung, karena dinilai telah memenuhi ambang batas kelayakan infrastruktur.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Wilayah SPPG Berau, Rani Oktaviana, mengonfirmasi bahwa pembenahan internal sedang dilakukan secara menyeluruh. Perbaikan sarana dan prasarana menjadi prioritas agar tidak terjadi kendala lingkungan di masa depan akibat limbah operasional dapur umum.
“Stop operasional dikarenakan perbaikan sarana prasarana terutama IPAL yang menjadi komponen vital dalam operasional harian kami,” jelas Rani.
Terkait durasi pengerjaan, pihak pengelola belum bisa memberikan kepastian tanggal distribusi kembali dilakukan. Hal ini dikarenakan proses renovasi dan verifikasi kelayakan dari dinas terkait memerlukan ketelitian agar sertifikasi SLHS dapat diterbitkan tanpa hambatan.
“Tidak ada (target tanggal pasti), tergantung seberapa cepat proses penyelesaiannya. Kami berupaya agar perbaikan ini berjalan efektif sehingga distribusi MBG bisa segera normal kembali,” imbuhnya.
Jeda operasional ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi Satgas MBG Berau untuk mengevaluasi seluruh rantai pasok dan kebersihan fasilitas.
Dengan terpenuhinya SLHS, diharapkan kepercayaan orang tua siswa terhadap keamanan nutrisi yang diberikan oleh program pemerintah ini semakin meningkat. (inm)
