detikberau.com, Tanjung Redeb – Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Kabupaten Berau berlangsung di kompleks halaman kantor bupati, Jalan APT Pranoto, Tanjung Redeb, Senin (1/6/2026).
Selain menyampaikan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi. Pada momen kali ini, ada pesan khusus lain yang juga disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas berkaitan dengan nilai Pancasila.
Terutama dalam hal menjalankan, program kerja yang juga berlandaskan pada lima nilai utama untuk memastikan tata kelola negara yang adil, demokratis, dan menyejahterakan rakyat.
“Hanya memang disaat ini adalah keterbatasan kita untuk menjalankannya karena efisiensi anggaran, sehingga kami juga harus melakukan program kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki daerah,” kata Sri Juniarsih.
Dirinya menyinggung seperti halnya sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Seperti jaminan kesehatan yang setara, dirinya mengaku jika itu akan menjadi prioritas bagi dirinya untuk terus dikawal.
Namun dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat, gerak dari pemerintah daerah Iabagi Sri tentu saja terbatas. Contohnya, bangunan baru Rumah Sakit Tanjung Redeb yang telah usai dibangun, sejauh ini tak kunjung dimanfaatkan.
“Kami tidak ingin melaksanakan, mengaktifkan rumah sakit yang baru ternyata dari sisi regulasi kami salah, nah ini kami tidak mau membebani masyarakat dan tidak ingin juga melanggar regulasi,” tegasnya.
Padahal di targetkan fasilitas kesehatan itu, semestinya bisa beroperasi pada Mei lalu. Namun dengan berbagai hal yang belum siap, seperti tenaga kesehatan hingga sarana dan prasarana mengharuskan pemerintah kembali mengulur waktu.
“Doakan kami dalam waktu yang sesegera mungkin, operasional rumah sakit baru itu bisa segera dijalankan, target kami enam bulan ke depan, tapi kami upayakan lebih cepat,” harapnya kembali.
Ia menceritakan, jika proses pemenuhan sarana penunjang rumah sakit sudah sampai ke Berau dan siap dimanfaatkan.
Belum lagi proses jaminan kesehatan yang harus disiapkan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Jadi keterlambatan kali ini bukan berarti keinginan kami, tapi ada aturan yang mengingat kami untuk dipatuhi,” tandasnya. (*tim)
