detikberau.com, Tanjung Redeb – Masyarakat Kabupaten Berau sudah dua hari mengeluhkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) baik di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hingga tingkat pengecer.
Bahkan hingga, Senin (31/8/2026) sore, terpantau sebagian masyarakat rela berebut membeli satu botol BBM subsidi jenis Pertalite dengan harga Rp15 ribu.
Mereka mengaku, telah berupaya keliling untuk mencari keberadaan BBM. Namun baru sore hari menemukan keberadaannya di salah satu pengecer di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bedungun, Tanjung Redeb.
“Ini kita butuh reaksi cepat dari pemerintah dan aparat penegak hukum, kalau pun ada yang menimbun tolong disikat habis diberantas, jangan nyusahin kita sebagai masyarakat,” tegas seorang warga, Feri.
Kelangkaan BBM Menurut Pengakuan Bagian Ekonomi Setda Berau
Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Berau menjadi perhatian Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Berau.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar persoalan serupa tidak terus berulang dan mengganggu kebutuhan masyarakat.
Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setda Berau, Slamet Riyadi, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pertamina terkait kondisi ketersediaan BBM di Berau.
Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Pertamina menyebut secara umum stok BBM masih dalam kondisi aman.
Namun, kelangkaan yang terjadi di lapangan salah satunya dipicu fenomena panic buying atau pembelian secara berlebihan akibat kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM.
“Pada umumnya stok untuk BBM tergolong aman. Hanya saja terjadi kelangkaan disebabkan fenomena panic buying,” kata Slamet.
Selain tingginya permintaan, persoalan distribusi juga turut memengaruhi kondisi ketersediaan BBM.
Slamet menjelaskan, berdasarkan informasi dari Pertamina, kapal tanker yang membawa pasokan minyak mengalami keterlambatan.
Kapal tersebut diduga terkendala kondisi kabut asap maupun gelombang tinggi saat hendak memasuki kawasan Muara Pantai.
Keterlambatan tersebut berdampak pada proses penyaluran stok dari kilang minyak yang berada di Jobber Maluang ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Berau.
“Kendalanya itu tadi, begitu kapal tidak bisa masuk, harusnya sudah jadwalnya pengiriman dan seterusnya akhirnya terkendala juga,” ujarnya.
Di sisi lain, Bagian Ekonomi Setda Berau turut menyoroti pola konsumsi BBM di lapangan.
Slamet menjelaskan, apabila penyaluran BBM di suatu SPBU mencapai 32 kiloliter (kL) dan setiap kendaraan diasumsikan mengisi sebanyak 40 liter, maka stok tersebut secara teori dapat memenuhi kebutuhan sekitar 800 unit mobil.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan stok tersebut dapat habis lebih cepat. Menurut Slamet, terdapat sejumlah faktor yang diduga menyebabkan konsumsi BBM meningkat, salah satunya adalah pengisian BBM secara berulang dalam waktu relatif singkat.
Slamet menilai pola tersebut tidak realistis jika dibandingkan dengan kebutuhan normal kendaraan.
Terlebih, pihaknya menemukan adanya kendaraan roda empat yang kembali melakukan pengisian BBM hanya dalam waktu kurang dari dua hari.
“Kami temukan di SPBU Bujangga, ada pengendara yang menggunakan sistem verifikasi barcode. Sistem tersebut memang sudah berjalan, tapi belum dua hari sudah mengisi kembali,” jelasnya.
Menurut Slamet, kondisi ini membutuhkan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi dan penyaluran BBM.
Tidak hanya oleh satu pihak, pengawasan juga perlu dilakukan melalui kerja sama lintas sektoral agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, pengelola SPBU, serta pihak terkait lainnya dapat diperkuat.
“Dengan pengawasan yang lebih optimal, fenomena panic buying, pengisian berulang, maupun kendala distribusi diharapkan dapat diminimalkan sehingga kelangkaan BBM di Kabupaten Berau tidak kembali terjadi,” tandasnya.
