By 
detikberau.com, Tanjung Redeb – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Sutami, mendesak Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) untuk memperketat pengawasan terhadap koperasi yang bermasalah di Berau, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir selatan, Kamis (13/3/2025).
Menurutnya, saat ini terdapat ratusan koperasi di Berau, namun banyak yang bermasalah, terutama dalam sistem iuran, peminjaman, dan administrasi. Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi celah bagi pengurus nakal untuk bertindak semena-mena dan merugikan anggota koperasi.
“Harus terus dipantau dan dicek apakah koperasi yang ada benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat atau hanya menguntungkan segelintir pihak,” ujarnya.
Sutami menyoroti bahwa banyak koperasi yang berdiri hanya sekadar nama, tetapi tidak menjalankan operasional sesuai regulasi. Hal ini menyebabkan anggota koperasi, terutama yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit, kesulitan mendapatkan hak mereka.
“Kasihan masyarakat yang dirugikan, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada koperasi sawit,” jelasnya.
Komisi II DPRD Berau telah berulang kali berdiskusi dengan Diskoperindag terkait permasalahan ini, tetapi hingga kini belum ada langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengawasan.
Sebagai politisi Partai Gerindra, Sutami meminta Diskoperindag lebih tegas dalam menindak koperasi yang melanggar aturan dan memastikan koperasi berjalan sesuai fungsi sebenarnya.
“Jangan sampai ada oknum pengawas yang bekerja sama dengan pengurus koperasi untuk menutupi kesalahan. Jika tidak ada transparansi, masalah ini akan terus berlarut-larut,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa koperasi seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan justru menjadi sarana eksploitasi oleh pihak tertentu.
“Diskoperindag harus serius dalam pengawasan agar koperasi yang ada benar-benar berfungsi bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat,” pungkasnya. (*tim/ADV).
