detikberau.com, Tanjung Redeb – DPRD Berau telah menggelar rapat membahas laporan kerja pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Ta 2023 bersama dewan pakar Universitas Mulawarman pada, Senin (22/4/2024).
Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman yang memimpin rapat menyebut, LKPj tersebut perlu dibahas lebih mendetail bersama pakar akademis guna menentukan evaluasi dan rekomendasi yang akan disampaikan dalam sidang paripurna.
Dari telaah akademisi juga dewan, ditemui jika serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUR) yang dominan sebanyak 50 persen dibanding OPD lainnya.
Sehingganya politisi PKS yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) itu meminta pemaparan data yang lebih rinci. Sebab dikatakan Sakirman, DPRD menganggap capaiannya sudah cukup baik.
“Kita anggap capaiannya hampir 80 Persen sudah direalisasikan, detail capaian pembangunan inilah yang ingin kita ketahui, sudah sejauh mana terealisasi dan berapa persen lagi lanjutannya,” katanya.
Sehingga menurut eks. Ketua DPD KNPI Berau periode 2016-2019 ini perlu ada target waktu capaian bisa terealisasi hingga rampung, sehingga alurnya jelas, jangka waktunya berapa lama dan membutuhkan biaya berapa banyak.
“Itu yang kami butuhkan datanya,” bebernya.
Kata dia, begitu juga dengan bidang-bidang lainnya memerlukan data yang detail untuk bisa disampaikan ke bupati dan kepala OPD selanjutnya.
“Data tersebut digunakan sebagai rujukan agar ada keberlanjutan dalam pembangunan kita,” pungkas Sakirman. (*mgn)
