detikberau.com, Tanjung Redeb – Sejumlah perusahaan umum daerah milik pemerintah di Kabupaten Berau sejak dua tahun terakhir mencatatkan deviden atau setoran bagi hasil yang cukup buruk.
Kondisi ini terlihat jelas pada proyeksi pendapatan tahun 2025, di mana beberapa sektor, mengalami penurunan target yang cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau menunjukkan, hanya PT Hutan Sanggam Labanan Lestari yang rutin menyetor deviden ke kas daerah dalam kurun waktu dua tahun belakangan.
Dua perusda, seperti Perumda Air Minum Batiwakkal dan Indo Pusaka Lati Berau rata-rata tidak menyetor bagi hasil pada 2025.
Paling buruk adalah Bakti Praja sejak dilantiknya direktur baru pada 2023, tidak ada sama sekali kontribusinya ke daerah, padahal secara berturut-turut kerap mendapat modal dari pemerintah.
Data Deviden (2024-2025) Perusda ke Bapenda Berau klik disini
Rekam jejak yang mengecewakan itu, mendapat kritik pedas dari Anggota Komisi IV (4) DPRD Kaltim, Makmur H.A.P.K. Ia menekankan, jika kepala daerah harus berani mengambil sikap, terkait keberlangsungan perusda yang mempunyai kinerja yang buruk.
“Begitu ada perusda yang tidak mempunyai manfaat apa-apa yang ditangani pemerintah daerah lebih baik ditutup, kepala daerah harus jeli melihat keefektifan perusda itu,” tegasnya ketika diwawancarai, Selasa (7/6/2026).
Dirinya menceritakan, pada masa jabatannya menjadi bupati, dirinya tidak segan untuk menonaktifkan perusda yang dianggap tidak becus. Ketegasan tersebut, menurutnya patut dilakukan, guna mengurangi beban keuangan daerah.
Pasalnya, pengeluaran pemerintah untuk membiayai perusda untuk mengeluarkan modal tidaklah sedikit. Menggaji karyawan, pembenahan operasional dan lain sebagainya, menurut Makmur sudah tidak menjadi tanggungan pemda apabila perusda tersebut sudah beroperasi.
“Paling tidak memberi masukan saja lumayan, ini kadang-kadang bisa minus, akhirnya gajinya pemerintah daerah yang bayar. Itu yang dulu saya tentang,” ujar Makmur menceritakan pengalamannya saat menjabat bupati.
Legislator Gerindra itu menilai, jika tidak efektifnya perusda dalam menjalankan rods bisnis bisa diakibatkan sejumlah faktor. Seperti, ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada, serta keproduktifan barang dan jasa yang dikelola.
Bahkan ia menyinggung Bhakti Praja yang belakangan ingin mengelola produksi ayam petelur.
Kata dia, bisnis tersebut kurang wajar apabila dijalankan oleh perusahaan daerah. Karena, sudah banyak masyarakat yang lebih duluan dan lihai dalam pengelolaan dalam bidang usaha tersebut.
“Terus terang saja, saya dapat laporan demikian, masa ada perusahaan daerah ingin mengembangkan telur, orang itu sudah jadi kerjaan masyarakat kecil aja itu,” pungkasnya. (*tim)
