Dukung Pemkab Buat Dua Jenis Batik Khas Berau Bagi ASN PTT DPRD

Ilustrasi

detikberau.com, Berau – Menindaklanjuti adanya perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terhadap pengrajin batik khas Bumi Batiwakkal menjadi pemasok utama untuk seragam wajib para Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Pegawai Tidak Tetap (PTT) mendapat respon positif dari Ketua DPRD Dedy Okto Nooryanto

“Saya mendukung Pemkab yang sangat bagus memberikan perhatian kepada pembatik khas Berau menjadi vendor atau pemasok utama pakaian wajib bagi ASN dan PTT,” ucapnya.

Dedet sapaan akrabnya pun juga ingin jikalau Bupati Berau mau mengkonsepkan Surat Edaran (SE) atau Surat Keterangan (SK) penggunaan wajib batik khusus untuk seluruh jajaran anggota DPRD.

“Saya juga pengennya anggota Dewan punya batik khas Berau untuk menumbahkan pasar ekonomi batik lokal kita terkenal,” ungkapnya.

Sehingga menurutnya keberadaan batik khas Berau yang terus terpakai dan selalu muncul di khalayak publik, maka makin besar peluang terkenal penjahit tersebut dengan konsep menarik serta harga terjangkau.

“Apa lagi dengan adanya anggota DPRD, Bupati berkunjung keluar kota atau ada tugas dinas luar kota, kita bisa membanggakan khas dari daerah kita,” ujarnya.

“Saya inginkan malah ada 1 atau 2 baju batik khas Berau bisa kami pakai wajib bekerja. Kemudian wajib di tentukan motif lengan panjang dan pendek harus ditentukan ukurannya,” sambungnya.

Ia mencontohkan di Kampung Maluang ada pengrajin batik khas Berau harus mendapat perhatian dari sisi bantuan pemberian modal usaha lebih banyak untuk mencetak bagi ASN,PTT, DPRD.

“Kita harus bina pembatik khas Kampung Maluang tersebut. Meski masing-masing kampung di Berau memiliki ciri khas ukiran berbeda-beda. Misal di Maluang ukirannya beda, di Kelay beda warnanya. Itu yang harus kami perhatikan baik-baik,” imbuhnya.

Bahkan pihaknya meminta Bupati segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang wajib memakai Batik untuk bekerja baik di sektor pemerintahan hingga perusahaan swasta.

“Entah batik dari Maluang, Kelay tidak masalah. yang penting Pemkab dan pihak ketiga atau ada calon investor busana lokal mau bekerja sama dengan baik sebagai pemodal utama ya itu harus diperjuangkan agar bisa terealisasi,” pungkasnya. (*tim/ADV)

administrator

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *