detikberau.com, Tanjung Redeb – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Berau terus berupaya mengikis angka blank spot atau titik buta sinyal di wilayah Bumi Batiwakkal.
Fokus utama saat ini adalah meningkatkan kapasitas bandwidth serta memperluas jangkauan sinyal di wilayah pedalaman dan pesisir guna memastikan keterisolasian digital benar-benar teratasi secara merata di seluruh kampung.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau, Didi Rahmadi, menjelaskan bahwa saat ini terdapat penambahan signifikan jumlah titik Wi-Fi yang dikelola pemerintah daerah.
Jika sebelumnya hanya tersedia di 1.000 titik, kini cakupannya telah berkembang pesat menjadi 1.502 titik. Tersebar di berbagai lokasi strategis.
Didi mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam penyediaan akses internet adalah ketergantungan pada pembangunan menara pemancar atau Base Transceiver Station (BTS).
Namun, seiring dengan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, wewenang pembangunan fisik tower kini sepenuhnya berada di tangan pihak provider atau penyedia layanan telekomunikasi.
“Sekarang itu full yang bisa membangun tower dan BTS itu adalah provider. Jadi nanti strateginya tentu kami akan berkolaborasi dengan teman-teman provider untuk memperkuat sinyal di Kabupaten Berau,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Meski pembangunan tower menjadi ranah provider, Diskominfo Berau tetap proaktif dengan melayangkan usulan pembangunan fisik ke pemerintah pusat setiap tahunnya.
Langkah ini diambil agar kementerian terkait dapat memberikan rekomendasi kepada pihak provider untuk memprioritaskan pembangunan di wilayah Berau yang masih membutuhkan perkuatan sinyal.
Hingga saat ini, pihak Diskominfo mencatat bahwa seluruh kampung di Kabupaten Berau secara administratif sebenarnya sudah terjangkau oleh jaringan internet.
Hal ini didukung dengan penggunaan berbagai teknologi, mulai dari kabel Fiber Optic (FO), sistem radio to radio, hingga pemanfaatan satelit starlink.
“Kalau kampung Alhamdulillah semua sudah terjangkau, termasuk Suul pun sekarang ada dua Starlink yang dipasang di sana,” katanya.
Namun, ia tidak menampik bahwa tantangan terbesar masih ditemukan pada koridor jalan lintas antar daerah, khususnya jalur menuju Samarinda.
Setelah melewati kawasan Armed di KM 12, sinyal seluler cenderung melemah dan sulit diakses karena minimnya infrastruktur penguat sinyal di sepanjang jalan tersebut.
Selain masalah infrastruktur tower, rendahnya kapasitas bandwidth di wilayah pedalaman seperti Kecamatan Kelay dan Segah juga menjadi perhatian serius.
Saat ini, rata-rata kecepatan internet di kampung-kampung telah ditingkatkan dari semula hanya 5 Mbps menjadi 30 Mbps guna mendukung aktivitas digital masyarakat.
Didi menyampaikan, optimismenya bahwa jika kapasitas bandwidth tersebut, bisa ditingkatkan lebih jauh ke angka 200 hingga 300 Mbps, maka seluruh wilayah Kelay dan Segah akan ter-cover dengan sempurna.
Namun, impian tersebut saat ini masih terbentur oleh persoalan klasik, yakni ketersediaan pasokan listrik yang belum stabil.
“Kendalanya itu kenapa belum, karena memang di Segah dan di Kelay khususnya itu masalah listrik yang belum ada. Jadi power-nya yang belum, dan masih rata-rata pakai solar cell,” jelasnya.
Penggunaan solar cell atau tenaga surya, dinilai kurang maksimal karena hanya mampu memasok daya selama 6 hingga 8 jam per hari, itu pun sangat bergantung pada kondisi cuaca.
Jika matahari tidak bersinar terik, maka perangkat penyedia internet tidak dapat berfungsi secara optimal untuk melayani masyarakat.
Di sisi lain, Didi mengapresiasi laporan dari kementerian yang menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan atau coverage internet di Kabupaten Berau secara keseluruhan telah mencapai angka 80 persen.
Pencapaian ini dianggap, sebagai modal kuat untuk mendorong program-program digitalisasi hingga ke tingkat rukun tetangga.
Mengenai usulan 34 BTS yang sempat direncanakan pada awal tahun 2025, Diskominfo masih dalam posisi menunggu realisasi dari pemerintah pusat. Sembari menunggu, pemerintah daerah terus memaksimalkan anggaran sewa bandwidth guna memastikan layanan internet publik tidak terputus.
“Itu juga komponen terpenting (tower), cuma kalau tower itu punya kewenangannya ada di pemerintah pusat bukan di kita. Kami sudah mengusulkan 34 BTS dan towernya, tapi sampai sekarang kita hanya menunggu,” pungkas Didi. (inm)
