By detikberau.com, Tanjung Redeb – Sekolah swasta hingga kini masih mengandalkan dana dari yayasan untuk membantukan seluruh kegiatan dibanding proposal ke Dinas Pendidikan (Disdik). Itu disampaikan Sekretaris Disdik, Ali Syahbana saat dijumpai belum lama ini.
Padahal menurutnya, selama ini pemerintah daerah selalu menyiapkan dan mengucurkan anggaran dan bantuan kepada sekolah-sekolah swasta, baik TK, SD, maupun SMP.
Anggaran dan bantuan yang dikucurkan pemerintah daerah kepada sekolah swasta tidak hanya dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Bantuan meubeler seperti meja, kursi, dan laptop gratis juga disalurkan.
“Hanya saja swasta ini jarang masukan permohonan-permohonan bantuan. Jadi kita tidak tahu butuh atau tidak. Karena kan mereka di bawah yayasan. Nah apakah yayasannya sudah memadai atau bagaimana,” ungkapnya.
Menyikapi terkait ini, Wakil KetIlustrasuua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris menyebut, kalau lembaga pendidikan yang bernaung diluar dari pemerintah, sudah sewajarnya harus mendapatkan perhatian yang merata. Sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial di sektor pendidikan.
Menurut Waris, sekolah swasta di Berau juga memiliki peran besar dalam memajukan dunia pendidikan. Sehingga, dukungan yang diterima baik dari sarana, prasarana perlu diperhatikan.
Apalagi menurutnya, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp 6 triliun tidak ada lagi alasan mengabaikan sektor pendidikan termasuk sekolah swasta.
“Saya mengusulkan agar pemerintah daerah dapat membuat suatu kebijakan konkret dengan merumuskan kebijakan khusus seperti perda yang dapat memberikan bantuan rutin kepada sekolah swasta,” katanya.
Legislator Demokrat itu memberi contoh, di daerah-daerah lain sudah mempunyai kebijakan untuk pembagian porsi anggaran di sektor pendidikan yang merata baik negeri maupun swasta. Dengan begitu, pendidikan di Berau bisa lebih merata dan berkualitas.
“Sekolah swasta juga berhak mendapatkan perhatian yang sama seperti sekolah negeri. Tidak ada alasan untuk mengabaikannya, alalagi dengan APBD hampir enam triliun, semua harus merata tanpa terkecuali,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Berau, Dody Wisono mengatakan, jika perhatian pemerintah daerah selama ini sudah cukup terlihat. Salah satunya dalam bentuk tambahan penghasilan untuk para guru sekolah swasta yang dicairkan setiap tiga bulan.
Bahkan dari pengakuannya, bantuan lain yang sudah diberi adalah hibah laptop laptop untuk guru swasta di jenjang SMP serta dukungan biaya operasional lainnya.
Sekretaris PGSI tersebut sangat mendukung apabila ada kebijakan yang mengatur terkait pemerataan dan menyetaraan lebih luas dan kompleks mengenai perhatian terhadap sekolah swasta. Yang di dalamnya, mencakup pengalokasian dana yang lebih spesifik baik untuk kesejahteraan guru, pengembangan infrastruktur, maupun fasilitas penunjang lainnya.
“Sekolah swasta memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan generasi bangsa, terutama di Kabupaten Berau,” ungkap Dody. (*tim/ADV)
