By detikberau.com, Tanjung Redeb – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Berau, Sri-Gamalis resmi menduduki kembali jabatan sebagai kepala daerah di Bumi Batiwakkal pada periode kedua. Tentu banyak harapan dan saran yang disampaikan oleh berbagai pihak.
Harapan tersebut, agar kedua paslon dengan akronim Sragam ini mampu mewujudkan semua janji kampanye selama masa pilkada lalu.
Rektor Univesitas Muhammadiyah Berau Singgung Soal Bantuan Dana Pendidikan
Rektor Universitas Muhammadiyah Berau, Muhammad Bayu menekankan pentingnya pemerhatian terhadap dunia pendidikan di Bumi Batiwakkal.
Menurutnya pengeluaran anggaran atau mandatory spending ke sektor pendidikan dari APBD harus sesuai yakni sebesar 20 persen.
“Kalau saya memang prioritas sektor pendidikan, mandatory spending itu 20 persen dari APBD harus terealisasikan,” tegasnya.
Menurut Bayu, sektor pendidikan sangat penting untuk diperhatikan karena sebagai corong mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang ke depan dapat mempengaruhi sektor lain.
Dari kacamatan akademisnya, program seperti Gratispol milik pemerintah provinsi Kaltim sejatinya dapat menjadi contoh pemkab Berau dalam menunjang stimulan pelajar. Khususnya bagi satuan sekolah yang tidak terjamah oleh Pemerintah Provinsi.
Belum lagi dengan perhatian terhadap perguruan tinggi di Kabupaten Berau yang menurut Bayu, perlu menjadi catatan penting yang diharapkan dapat mencetak generasi lokal yang lebih paham mengatasi dampak persoalan-persoalan di daerah.
“Oleh karena itu mungkin saya berharap bupati dan wakil bupati Berau ke depan sektor pendidikan dapat menjadi prioritas,” tandasnya.
Terkait pentingnya sektor pendidikan, Bayu menceritakan negara Jepang yang dapat menjadi cerminan bagaimana kepeduliannya terhadap tenaga pengajar.
Diceritakan, setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, guru-guru menjadi sangat penting bagi Jepang. Kaisar Hirohito bertanya, tentang jumlah guru yang tersisa, bukan tentang jumlah tentara atau senjata, menunjukkan betapa pentingnya guru untuk pemulihan dan pembangunan Jepang.
“Jangan visi-misinya sektor pendidikan tapi pada realisasinya anggaran pendidikan malah dibatasi,” tambahnya.
Hanya saja, untuk mengevaluasi secara menyeluruh menurut Bayu memang perlu ada data. Paling tidak laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati lima tahun kedepan.
Alokasi untuk sektor pendidikan menurut Rektor UMB perlu direalisasikan maksimal, bukan hanya sebatas janji saat masa kampanye.
Pemuda dan Presiden BEM UMB Harap Sri-Gamalis Lebih Melek Terkait Persoalan di Daerah
Berbeda dengan rektor UMB, harapan lain juga turut hadir dari kalangan generasi milenial yang menginginkan agar Sri-Gamalis dapat lebih melek mengenai berbagai persoalan di daerah yang merugiakan masyarakat umum.
Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Berau, Oktaviani memandang, dalam masa kepemimpinan di periode pertama. Sri-Gamalis sudah turut memberi kontribusi perubahan untuk Kabupaten Berau. Hanya saja beberapa lini masih kerap terabaikan.
“Kami menyoroti pentingnya pengendalian inflasi dan penegakan hukum terhadap illegal logging dan tambang batu bara,” tegas Oktaviani.
Menyinggung terkait ekonomi, mahasiswi UMB tersebut menginginkan agar rencana pengembangan Tanjung Redeb sebagai kota wirausaha berkelanjutan dapat ikut terealisasi.
Berkaca dari segi gender ia pun yakin, dari tangan perempuan juga tak kalah hebat dan dapat turut membawa perubahan serta inspirasi.
“Menurut saya sosok ibu Sri Juniarsih sebagai inspirasi pemimpin perempuan yang menginspirasi, dan menjadi bukti bahwa perempuan juga turut mampu memimpin dan membangun daerah,” tandasnya.
Senada dengan Oktavia, Sainuddin selaku alumnus UMB pun, turut memberikan pandangannya mengenai kepimpinan Sri-Gamalis.
Dari kacamatanya, selaku pemuda dalam kepimpinan lima tahun yang akan datang, sesuai dengan visi yakni Mewujudkan Berau Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur dan Sejahtera bisa tercapai.
“Tentu kita akan menagih janji mereka (Sri-Gamalis) Berau maju dalam segi ekonomi, unggul dalam sumber daya manusianua serta berkelanjutan dalam pembangunan,” tutur Sainuddin.
Dari segi pemerataan pembangunan pun menurutnya harus dituntaskan. Itu ditopang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau yang mencapai Rp 5,2 triliun.
Serta hal yang paling krusial seperti pemberdayaan masyarakat. Kata Sainuddin, sampai hari ini masih jauh dari kata pemerataan adalah penyerapan tenaga kerja lokal.
Hal ini menunjukkan masih banyak PR (pekerjaan rumah) Pemda ke depan. Termasuk menunjang sarana dan prasarana kepentingan umum.
Mulai dari pemenuhan operasional kendaraan pemadam, penyelesaian kasus sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat dan yang paling utama menurutnya adalah, sumber daya manusia dalam hal pendidikan, wajib didukung oleh pemerintah daerah.
“Karena terlalu banyak putra putri daerah yang ingin melanjutkan pendidikan tapi terhalang oleh keterbatasan, selamat menjalankan amanah,” tegas Sainuddin.
Pengusaha Minta Kebijakan dalam Pengelolaan Swasembada dan Ekspor
Di sisi lain, dari kacamata pengusaha, potensi Kabupaten Berau yang kian menjadi primadona tentu perlu dikembangkan oleh kepala daerah. Sehingga menciptakan daerah yang unggul serta mampu mengelola sumber daya alam (SDA) secara mandiri.
Seperti yang disampaikan Abidinsyah, pengusaha kondang satu ini menegaskan, agar Sri-Gamalis mampu mengoptimalkan potensi pertanian, perkebunan dan perikanan untuk mengurangi ketergantungan stok bahan baku dari luar daerah.
“Contoh dari beras masih bisa masuk dari Sulawesi dan Jawa, hal yang beginilah semestinya perlu menjadi perhatian pemda agar memikirkan itu,” katanya.
Menurut pengusaha yang mempunyai usaha dari berbagai sektor tersebut, pemda harus mempunyai trobosan secara berkelanjutan agar seluruh sektor yang ada dapat dikembangkan dari tangan-tangan lokal tanpa harus bergantung lagi kepada stok dari luar.
“Kalau bisa Berau ini bisa ekspor sendiri dari Berau keluar, kaya misal ikan pengirimannya harus dari sini (Berau) tentu pelabuhan ekspor juga harus dikembangkan,” tandasnya. (*tim)
