detikberau.com, Tanjung Redeb – Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) dalam penyampaian akhirnya pada, Senin (20/7/2026) memandang, perlu adanya kepekaan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui potensi yang dianggap belum tergarap secara maksimal. Sebab tren peningkatan tahun lalu, mencapai Rp526 miliar.
Agar pemasukan yang diterima daerah tidak terus-menerus bergantung pada dana bagi hasil sektor tambang yang hingga kini masih menjadi tulang punggung untuk pembiayaan pembangunan.
Juru bicara fraksi, Oktavia memaparkan, untuk memaksimalkan tren peningkatan PAD itu, terdapat sejumlah masukan yang sekiranya bisa ditindaklanjuti. Seperti halnya, menaikkan target PAD dari sektor tarif dan pajak.
Cara yang dapat diambil melalui penertiban pajak kendaraan berat dan ringan yang peroprasi tetap di wilayah Berau yang masih belum memiliki legalitas atau habis masa berlakunya.
Kemudian menaikkan besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan lahan pada kawasan perkebunan sawit perusahaan.
Dari sektor lain, fraksi ini menganggap masih perlu adanya perhatian terhadap isu lingkungan, ketenagakerjaan dan kesehatan yang dinilai masih perlu dilakukan langkah perbaikan.
“Isu deforestasi yang dilanda Kabupaten Berau, terutama menyikapi lahan pascatambang. Hendaknya disikapi dengan, penekanan pemda kepada perusahaan untuk bertanggung jawab mengelola lahan exs tambangnya menjadi lahan produktif melalui kerjasama dengan pihak perguruan tinggi,” ujarnya.
Selanjutnya, parpol besutan Surya Paloh itu memandang, pasca banyaknya perusahaan pertambangan batubara yang menutup kegiatan operasionalnya, maka perhatian utama adalah menekan angka pengangguran pasca banyaknya pengangguran di sektor tambang.
Solusi yang ditawarkan, yakni, Pemkab Berau dapat melakukan dialog bersama organisasi yang mewadahi pelaku usaha, seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia wilayah Berau.
“Guna mencari solusi bagaimana mambangun banyak industri hilirisasi oleh pengusaha di Bumi Batiwakkal agar berguna sehingga dapat banyak menyerap tenaga kerja,” tegas Oktavia.
Terakhir, terkait soal adanya kelangkaan obat di RSUD Abdul Rivai, Pemda Berau didesak harus menyikapi dengan serius bersama manajemen rumah sakit dan pihak BPJS. Sebab BPJS dianggap bertanggungjawab atas layanan asuransi kesehatan. (*tim/ADV)
