By detikberau.com, Berau – Sri Kumalasari yang menjadi juru bicara dalam fraksi Golkar di DPRD Berau menyebut, ada beberapa yang menjadi catatan oleh pihaknya, untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Ia menekankan, agar janji politik yang tertuang dalam RPJMD dapat diwujudkan secara nyata. Dengan memperhatikan berbagai usulan yang disarankan oleh lembaga legislatif. Sehingga, dapat menjadi panduan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Partati pohon beringin itu, melihat perlu adanya sistematika penyusuan dokumen RPJMD yang mengacu kepada aturan perundang-undangan serta sinergi antara kebijakan pusat dan provinsi Kaltim.
Dalam pemaparannya pula, Sri Kumalasari mengimbau, agar pemkab dapat lebih pro-aktif mencari terobosan dengan memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami juga menyarankan agar pemkab bisa segera memanfaatkan sektor pariwisara sebagai sektor unggulan, selain untuk penyumpang pendapatan asli daerah (PAD) juga sebagai sarana edukasi untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat, seni dan budaya asli Kabupaten Berau,” katanya.
Lebih lanjut, terkait penunjang sarana dan prasana serta fasilitas pendukung lainnya di dalam sektor pariwisata, fraksi Golkar merekomendasikan, agar, instansi terkait dapat berkerjasama dengan Kementerian Parwisata. Melalui pengintegrasian program pembangunan kabupaten dengan pemerintah pusat.
Sementara itu, dari sisi rencana tata ruang wilayah (RTRW), sebagai dokumen yang dianggap penting, sebagai rujukan pembangunan lima tahun ke depan. Maka, pemanfaatan ruang, penyelesaian batas wilayah antara daerah, provinsi dan pusat bisa segera diselesaikan.
“Kami juga melihat jika, pembangunan di sektor pendidikan harus menjadi perhatian serius. Untuk itu pelaksanaan program pendidikan harus beroirentasi kepada peningkatan mutu, kecerdasan dan budi pekerti yang diharapkan melahirkan generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia, sehingga tercapai program generasi emas,” bebernya.
Politisi dari daerah pemilihan (dapil) dua (Teluk Bayur, Gunung Tabur dan Segah) itu juga memandang, kualitas lapangan kerja juga perlu menjadi prioritas untuk perhatian, sehingga tercipta sumber ekonomi baru yang tidak hanya bergantung kepada sumber daya alam (SDA).
Dengan masukan itu, fraksinya berharap bisa mengurangi tingkat pengangguran dan menekan angka stunting.
“Dengan ditetapkannya RPJMD ini, pemerintah daerah harus komitmen mengalokasikan anggaran, sesuai dengan prioritas program unggulan seperti, pariwisata, pertanian, usaha mikro kecil menengah dan lain-lain, sehingga lima tahun ke depan Kabupaten Berau bisa menghasilkan PAD dari sektor tersebut,” pungkasnya. (*tim/ADV)
