detikberau.com, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor pariwisata menyusul tingginya lonjakan kunjungan wisatawan yang diiringi sejumlah insiden di lapangan baru-baru ini.
Langkah ini diambil untuk memastikan standar keamanan dan pelayanan di destinasi unggulan tetap terjaga bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengakui bahwa lonjakan arus wisatawan pada momentum liburan kemarin memang sangat luar biasa.
Kondisi tersebut membuat beberapa langkah antisipasi di titik-titik wisata menjadi kurang maksimal sehingga evaluasi mendalam perlu segera dilakukan.
Dalam waktu dekat, Pemerintah Daerah akan memanggil dinas-dinas terkait seperti Dinas Pariwisata (Dispar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Perhubungan (Dishub).
Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam menangani alur kunjungan dan keselamatan di objek wisata.
“Jadi gini, namanya kondisinya pada saat itu, artinya ini kan kejadiannya ini tidak… sebelumnya kan memang tidak ada ya. Kemudian antisipasi mungkin kurang maksimal,” ujar Muhammad Said, Senin (30/6/2026).
Dirinya pun menjelaskan, bahwa momentum kedatangan wisatawan dalam jumlah besar merupakan hal yang patut disyukuri karena menunjukkan daya tarik Berau yang kuat. Namun, keselamatan tetap menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar dalam pengelolaan destinasi.
“Tapi nanti dengan dinas-dinas terkait insyaallah kita akan lakukan komunikasi lagi, bagaimana kolaborasinya. Karena tentu segala hal itu kan harus dipersiapkan, dan memang kemarin momentumnya sangat luar biasa,” lanjutnya.
Selain koordinasi antar-dinas, Sekda juga meminta para pengelola resort dan penyedia jasa sarana pariwisata untuk meningkatkan kepedulian mereka.
Kesadaran akan kenyamanan dan keamanan pengunjung harus menjadi standar utama bagi setiap pelaku usaha di kawasan wisata.
Selain aspek keamanan, Pemkab Berau juga menyoroti peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi.
Banyaknya tamu yang menginap, baik di hotel maupun rumah warga yang dijadikan penginapan, menjadi potensi besar yang harus dikelola secara transparan dan maksimal.
Muhammad Said menegaskan bahwa setiap hunian yang bersifat komersial memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal ini dipandang sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui sektor pariwisata yang tengah menggeliat.
Terkait peran di tingkat lokal, aparatur kampung di kawasan wisata juga diminta untuk mengambil bagian secara aktif.
Pemerintah daerah berharap adanya komitmen yang selaras antara kebijakan kabupaten dengan implementasi di tingkat desa atau kampung.
“Bukan hanya sekadar misalnya kita ingin mendapatkan penghasilan dari kedatangan mereka, tapi bagaimana juga di kampung-kampung juga memaksimalkan orang-orang di sana untuk melayani tamu secara baik, semaksimal mungkin,” pungkas Said, menutup penjelasannya.
