detikberau.com, Tanjung Redeb – Pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 filial atau kelas jauh dijanjikan oleh pemerintah kabupaten Berau agar segera dibenahi. Pembangunan tersebut, agar fasilitas kelas dapat lebih memadai, Kamis (18/9/2025).
Kepastian tersebut setelah Wakil Bupati Berau, Gamalis bersama Dinas Pendidikan yang melakukan peninjauan secara langsung ke SDN 001 Filial di Kilometer 42, Poros Berau-Bulungan belum lama ini. Hal ini menurut Anggota DPRD Berau, Thamrin merupakan langkah yang baik untuk mendukung kemajuan pendidikan.
Thamrin menyebut, keberadaan fasilitas pendidikan, khususnya di wilayah kampung adat terpencil (KAT) merupakan hal yang penting untuk diwujudkan. Sebab, kondisi itu berkaitan dengan kemampuan masyarakat setempat dalam menempuh biaya pendidikan dan ongkos perjalanan menuju sekolah induk.
“Kita dari legislatif pastinya sangat mendukung, apalagi ketika itu berkaitan dengan pemenuhan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang bermukim jauh dari pusat kecamatan atau kampung,” katanya.
Politisi PKS itu juga menyoroti, jika sektor pendidikan sendiri telah diporsikan besaran anggarannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan cakupan 20 persen, sejalan pula dengan amanat undang-undang.
Sehingga menurut dia, pemerintah sewajibnya harus memahami terkait alokasi tersebut dan memaksimalkan penyalurannya, dengan berbagai kebutuhan pendidikan. Baik sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya.
“Alokasi anggaran untuk pendidikan sudah sangat jelas diatur, tinggal bagaimana menyikapi persoalan di lapangan, seperti sistem teknisnya, saya rasa Dinas Pendidikan juga sudah mengerti akan hal itu,” tambahnya.
Berkaitan juga dengan persoalan lahan, yang menjadi hambatan pembangunan lamban terealisasi. Sebab SDN 001 Filial itu berdiri pada kawasan perusahaan kehutanan dan perkebunan.
Thamrin menyarankan, agar Pemkab bisa mengambil solusi terbaik guna menghindari konflik sosial dan sengketa di kemudian hari. Karena, berkaitan dengan hal itu, ia menyebut telah banyak contoh yang sudah terjadi. Ketika pembangunan sekolah terjadi masalah dengan status lahan.
“Hal demikian itu harus bijak dicari solusinya, karena kita tidak ingin, ketika sekolah telah dibangun kemudian hari muncul persoalan baru yang berkaitan dengan lahannya, saya harap pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil bisa segera terealisasi,” tandasnya. (*tim/ADV)
