By detikberau.com, Tanjung Redeb – Dugaan maraknya praktik illegal fishing menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Berau mendapat sorotan dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami.
Ia menilai, penggunaan bom ikan maupun bahan kimia seperti potasium tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga memicu keresahan sosial di tengah masyarakat nelayan.
Ditegaskannya, pemerintah harus hadir secara nyata dalam menyelesaikan persoalan ini.
Menurutnya, jika dibiarkan, konflik antarwarga bisa terjadi, bahkan bisa mengarah pada tindakan main hakim sendiri.
“Jangan sampai muncul hukum rimba. Pemerintah harus bertindak,” tegas Sutami, ketika dijumpai belum lama ini.
Sebagai solusi, Sutami mengusulkan agar di tingkat kecamatan dan kampung dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-bom Ikan.
Meski akan berdampak pada kebutuhan anggaran, ia yakin masyarakat bersedia terlibat, karena pelaku praktik ini juga kemungkinan berasal dari lingkungan sekitar.
“Pelakunya juga mungkin masyarakat sendiri, tapi banyak juga masyarakat yang tidak setuju dengan cara merusak seperti itu,” ungkapnya.
Selain itu, ia mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri asal-usul peralatan bom ikan.
Jika diketahui bahan peledak berasal dari luar negeri, seperti Malaysia, maka harus ada tindakan tegas untuk memutus jalur pasokan tersebut.
“Kita harus deteksi dari mana alatnya. Kalau dari luar, selama bisa disuplai, maka praktiknya akan tetap ada,” jelas Sutami. (*tim/ADV)
