detikberau.com, Tanjung Redeb – Keakuratan data dengan target pembangunan daerah, menurut Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa menjadi hal yang krusial untuk dipertimbangkan. Karena kaitannya dengan evaluasi program yang akan dijalankan.
Ditemui belum lama ini, Grace menyebut, laporan pertanggung jawaban (LKPJ) pemerintah daerah harus melihat sinkronisasi data lapangan dengan pelaporan oleh setiap masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Tujuan utamanya, agar setiap kebijakan yang bersifat subsidi berjalan sesuai target penerima dan tepat sasaran, serta jumlahnya yang sesuai. Menurutnya, peran lembaga, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran strategis dalam pemetaan itu.
“BPS sebagai pihak yang menyediakan data, adalah mitra strategis pemerintah dalam melakukan validasi agar setiap pengelolaan untuk acuannya ke penyusunan LKPJ bisa tepat dan akurat,” katanya.
Legislator PDI Perjuangan itu menyebut, prosedur kerja BPS di setiap daerah tidak ada yang berbeda. Hanya penyesuaian dengan kondisi geografis yang menuntut mereka agar arah kebijakan bisa sesuai dengan program kerja pemerintah.
Menurutnya, berbagai data yang disajikan bersifat penting. Namun ia menggarisbawahi bahwa data keberadaan jumlah penduduk dan luas wilayah adalah fondasi utama pembangunan.
“Kami dari legislatif selaku lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah, akan turut mengawal arah kebijakan yang dilakukan, kami mengimbau semuanya harus berbasis sinkronisasi data yang dimikliki OPD dan BPS,” tutupnya. (*tim/ADV)
