detikberau.com, Pulau Derawan – Anggota DPRD Berau, Saga, menyoroti keberadaan gedung pelayanan terpadu yang kini telah beroperasi di Kampung Kepulauan Derawan, Jumat (22/5/2026).
Meski mengapresiasi fasilitas fisik yang sudah memadai, ia menilai masih banyak hal yang harus dibenahi dan dioptimalkan dari gedung tersebut.
Saga menegaskan bahwa kenyamanan bangunan harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Untuk itu, ia menyodorkan sejumlah rekomendasi penting kepada pemerintah kampung dan dinas terkait agar keberadaan gedung ini benar-benar berdampak nyata.
“Gedungnya sudah ada dan representatif, tetapi fungsinya harus benar-benar maksimal. Saya membawa beberapa saran penting agar gedung pelayanan terpadu ini tidak sekadar menjadi kantor administrasi yang kaku,” ujar Saga.
Saran pertama yang ditekankan oleh Saga adalah urgensi penerapan sistem pelayanan digital atau smart kampung.
Sistem manual sudah harus ditingkatkan ke arah digitalisasi agar proses pengurusan dokumen warga bisa pangkas waktu dan lebih efisien.
Masukan lainnya, adalah berkenaan dengan pemberian pelatihan khusus kepada petugas kampung mengenai standar pelayanan prima (service excellence). Saga menilai, keramahan dan kecepatan petugas merupakan kunci utama dalam memanfaatkan gedung baru tersebut.
“Petugas di lapangan harus diberikan pelatihan khusus cara melayani publik secara profesional. Kita ingin masyarakat yang datang ke gedung ini pulang dengan senyuman dan urusan yang selesai,” tambahnya.
Rekomendasi ketiga dari Saga adalah penataan fasilitas internal gedung yang harus inklusif dan ramah bagi semua kalangan. Ia menyarankan penyediaan sarana khusus seperti jalur landai untuk disabilitas, ruang menyusui bagi ibu menyusui, serta ruang tunggu yang bersih.
Lebih jauh, ia menyarankan agar gedung pelayanan terpadu tersebut juga difungsikan sebagai Tourist Information Center (Pusat Informasi Wisata). Mengingat Derawan adalah destinasi global, keberadaan pusat informasi di gedung pemerintah akan sangat membantu para pelancong.
“Pemerintah kampung bisa menaruh satu meja informasi di sana lengkap dengan brosur wisata, peta digital, hingga pemandu lokal, sehingga fungsi gedungnya menjadi multimanfaat,” jelas Saga.
Masukan kelima yang tidak kalah krusial berkaitan dengan manajemen pemeliharaan fisik aset tersebut. Saga mengusulkan agar dibuat sistem pengawasan dan perawatan rutin yang ketat, termasuk penyediaan anggaran berkala agar fasilitas tidak cepat aus atau terbengkalai. (inm/ADV)
