detikberau.com, Tanjung Redeb – Kabupaten Berau nampaknya mulai gerah hanya dijadikan “jualan” pariwisata tanpa dukungan infrastruktur yang mumpuni. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, secara blak-blakan menegaskan bahwa urusan perbaikan jalan menuju destinasi wisata bukan sekadar beban daerah, melainkan tanggung jawab moral Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur demi harga diri pariwisata nasional.
Langkah berani ini diambil mengingat Berau kini sedang berada di persimpangan jalan, mencoba perlahan lepas dari ketergantungan sumber daya alam tak terbarukan menuju sektor pariwisata yang lebih hijau. Namun, ambisi besar tersebut seringkali terbentur oleh realitas infrastruktur yang masih tertatih-tatih di lapangan.
Bupati Sri Juniarsih mengungkapkan bahwa fokus utama pemerintahannya saat ini terbelah antara kebutuhan dasar kesehatan dan pengembangan ekonomi kreatif. Pembangunan rumah sakit baru menjadi prioritas yang tak bisa ditawar, yang kini terus dikawal ketat oleh Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) bersama tenaga ahli dari Gubernur.
“Prioritas pembangunan untuk kami saat ini adalah, yang pertama rumah sakit. Yang kini sedang berproses, yang didampingi oleh TBUPP dan merupakan juga tenaga ahli dari Gubernur,” tegas Sri Juniarsih saat memberikan keterangan mengenai arah kebijakan pembangunan daerah.
Namun, di balik pembangunan fisik tersebut, ada transisi besar yang sedang diupayakan. Pemerintah Kabupaten Berau sadar betul bahwa masa depan daerah ini terletak pada keindahan alamnya yang mendunia, bukan lagi melulu pada hasil bumi yang bisa habis sewaktu-waktu.
“Kita sedang bertransisi ke potensi sumber daya alam yang lain, yaitu salah satunya pariwisata. Nah, ini saya sudah mengomunikasikan dengan Pak Gubernur untuk segera menyelesaikan jalan-jalan dan fasilitas umum untuk menuju tempat-tempat pariwisatanya,” lanjutnya.
Sentilan halus namun tajam ini bukan tanpa alasan. Bupati menilai, aksesibilitas menuju spot wisata unggulan seringkali menjadi keluhan utama bagi para pelancong, sementara kewenangan perbaikan jalan tersebut kerap berada di tangan pemerintah provinsi atau pusat.
Data menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan ke Berau dalam lima tahun terakhir telah menembus angka 92.000 jiwa. Sebuah angka fantastis yang seharusnya menjadi daya tawar kuat bagi daerah untuk mendapatkan perhatian lebih dalam hal bantuan keuangan (Bankeu) dari pemerintah tingkat atas.
“Kami semaksimal mungkin memaksimalkan fasilitas pariwisata yang memudahkan masyarakat berkunjung. Kunjungan pariwisata dalam 5 tahun terakhir cukup tinggi, mencapai 92.000. Artinya itu sangat potensial untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.” ujarnya.
Menanggapi isu pemotongan bantuan keuangan yang santer terdengar, Sri Juniarsih memilih bersikap diplomatis namun tetap kritis. Baginya, angka di atas kertas tidak boleh memutus jalur komunikasi strategis untuk melobi kepentingan rakyat Berau di tingkat provinsi.
“Ketika Bankeu memang dikurangi, itu tidak menutup kemungkinan kami tetap mendapatkan bantuan, selagi kami melakukan komunikasi yang baik dengan Gubernur. Yang penting kami sampaikan bahwa jalan ini belum selesai,” ujarnya menyikapi fluktuasi anggaran daerah.
Bupati mengingatkan bahwa keindahan Maratua, Derawan, hingga Labuan Cermin bukanlah milik Berau semata. Jika fasilitasnya buruk, maka wajah Kalimantan Timur dan Indonesia-lah yang akan tercoreng di mata dunia internasional.
“Jadi bukan kami mengatasnamakan Berau, tapi kami mengatasnamakan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Gubernur pun merasa berkepentingan untuk meningkatkan PAD dalam memperbaiki fasilitas umum, yaitu jalan salah satunya,” pungkasnya. (inm)
