detikberau.com, Teluk Bayur – Full cost recovery (pemulihan biaya penuh) merupakan cara Perumda Batiwakkal yang sejauh ini masih diupayakan dalam menyelamatkan tekanan fiskal, untuk menutupi seluruh biaya operasional dan pemeliharaan.
Metode tersebut dipilh lantaran, sejak 2011 silam perusda plat merah ini, sama sekali tidak pernah melakukan penyesuaian tarif air bersih ke pelanggan. Sebaliknya, harga pokok produksi (HPP) terus merangkak naik, mengikuti tren pasar.
Apabila tidak segera dilakukan, maka, kemungkinan terburuk adalah potensi akuisisi (pengambilalihan) perumda oleh Provinsi Kaltim maupun kabupaten terdekat. Sebagai dampak dari pengelolaan yang dianggap kurang maksimal.
Penyesuaian tarif air bersih sejauh ini, memang masih menjadi polemik di kalangan warga Berau secara umum. Karena dianggap berbanding terbalik dengan keadaan kantong masyarakat.
Sehingga agenda konsultasi publik perlu digelar sebagai langkah sosialisasi membahas pandangan masyarakat mengenai kebijakan tersebut. Baru-baru ini, berlangsung di Teluk Bayur, pada, Kamis (7/5/2026).
Ketua Forum RT setempat, Abdul Rahim memandang, forum tersebut memang sangat berguna sebagai wadah pengetahuan masyarakat. Apalagi berkaitan dengan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Sebagai RT kami mewakili suara masyarakat disini, dan kami anggap forum ini, merupakan cara terbaik untuk memberi pemahaman kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menyadari jika tidak semua rakyat mempunyai keadaan ekonomi serupa. Namun dibalik itu, ia juga memahami seberapa pentingnya penyesuaian tarif oleh PDAM. Sebagai lagkah, menyelamatkan perusahaan dari tekanan biaya produksi.
“Warga memang membutuhkan PDAM tapi jangan dibebankan menyeluruh untuk kenaikan tarif, berkaitan dengan penyesuaian tarif yang hendak dilakukan itu wajar, karena adanya pengembangan biaya operasional dan lain sebagainya,” jelasnya.
Pengamat Ekonomi Unmul: Penyesuaian Tarif Harus Win-Win Solution
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda, Purwadi Purwoharsojo menyikapi dari kacamata akademik. Ia melihat, memang perlu adanya penyesuaian tarif yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah provinsi.
Hanya saja, aturan yang tertuang dalam surat Keputusan (SK) yang dimaksud, menurut Purwadi sewaktu-waktu bisa diubah dan dicabut.
Sehingga ia mengkritik ketika pemprov terlalu ikut campur dalam hak dan kewenangan suatu perusda. Seperti misalnya, pungutan pajak air permukaan dari sungai-sungai lokal di kabupaten/kota sebagai bahan baku produksi sebelum dialirkan ke rumah-rumah pelanggan.
“Biarkan mereka kasih kewenangan untuk mengurus hal-hal begini (air bersih), urus yang lain-lain sajalah yang pajaknya lebih besar,” tegasnya.
Sebaliknya, ia menilik jika Pemprov semestinya membuat aturan mengenai penarikan pajak air dari sektor perusahaan pertambangan, perkebunan dan semacamnya. Penegasan itu, dianggapnya “lebih mujarab” daripada harus membenai perusda dengan pajak air permukaan.
“Kalau alasannya kekurangan SDM ya tambahi, itu alasan klasik, saya setuju adanya pajak air permukaan tapi penerapannya juga harus sesuai, dalam hal ini ke perusahaan” katanya.
Dari kajian yang mengharuskan diberlakukannya subsidi silang, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisni (FEB) itu memandang baik.
Sebab pelanggan dari kelompok niaga, seperti perhotelan, pengusaha wajib diberikan tarif yang lebih tinggi, dengan maksud keuntungan yang diterima perusda digunakan untuk menutupi biaya atau menurunkan harga bagi produk/kelompok rentan (sosial, pendidikan dan masyarakat berpenghasilan rendah).
Cara itu pula, kata Purwadi perlu disikapi secara bijak. Agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan (win-win solution).
“Subsidi silang saya setuju, sektor industri maupun pengusaha pasti profitnya gede, sepanjang tidak membebani mereka terlalu berat, nanti investasi malah lari,” kelakarnya.
“Untuk kelompok menengah ke bawah memang harus diamankan oleh pemerintah daerah, negara memang wajib hadir disitu,” pungkasnya. (*tim)
