detikberau.co, Tanjung Redeb – Sektor kesehatan di Kabupaten Berau mendadak memanas setelah “borok” manajemen RSUD Abdul Rivai dikuliti habis dalam forum resmi. Investasi miliaran rupiah dari uang rakyat, kini dipertanyakan efektivitasnya karena dianggap gagal membendung arus pasien ke rumah sakit swasta.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, melontarkan kritik pedas yang menusuk jantung birokrasi kesehatan daerah. Ia menyoroti bagaimana manajemen perencanaan keuangan daerah tampak gagap menghadapi persaingan, hingga membuat fasilitas plat merah kalah pamor dibandingkan klinik swasta.
Ketimpangan antara besarnya anggaran yang digelontorkan dengan realita pelayanan di lapangan menjadi poin utama kegeraman Waris. Ia menilai ada masalah serius dalam cara pemerintah merencanakan pembangunan rumah sakit baru yang dianggap tidak sebanding dengan kualitas outputnya.
Hal yang paling menyita perhatian adalah penurunan pendapatan rumah sakit daerah yang cukup signifikan belakangan ini. Waris menyentil bahwa fenomena ini adalah sinyal bahaya bagi kredibilitas layanan publik di Bumi Batiwakkal.
Ia menganalisis dengan nada sarkas bahwa penurunan pendapatan tersebut bukan pertanda masyarakat Berau sudah makin sehat. Sebaliknya, hal itu merupakan indikator nyata bahwa warga lebih memilih merogoh kocek di RS Tirta ketimbang bertahan di RSUD.
Waris membandingkan efisiensi pembangunan RS Tirta yang dianggapnya jauh lebih masuk akal ketimbang proyek pemerintah yang haus anggaran. Baginya, angka-angka yang disajikan pemerintah dalam laporan pembangunan terasa sangat tidak efisien.
“Kenapa pendapatan kita berkurang? Jangan-jangan banyak yang lari ke (RS) Tirta. Bayangkan, mereka bangun fisik cuma Rp38 miliar sampai Rp48 miliar sudah hampir jadi, sedangkan kita Rp100 miliar,” ujarnya.
Politisi ini pun tidak segan-segan menyindir arsitektur dan fungsionalitas rumah sakit milik pemerintah yang dianggap hanya menang di “bungkus” luar saja. Ia membandingkan kemegahan gedung pemerintah dengan kepraktisan gedung swasta yang lebih produktif.
“Bangunan (RS swasta) itu ukurannya mirip gedung walet, tapi fasilitasnya jalan. Kalau kita tidak akui ada masalah di layanan kita, kita tidak akan pernah bisa memperbaiki masalah kesehatan di Berau,” cetus Abdul Waris.
Sentilan tersebut seolah menampar wajah manajemen RSUD yang selama ini mungkin merasa aman di zona nyaman. Waris menegaskan bahwa tanpa pengakuan atas kegagalan layanan, perbaikan kesehatan di Berau hanyalah angan-angan kosong di atas kertas.
Menutup pernyataannya, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Berau dan jajaran manajemen RSUD untuk segera melakukan evaluasi total secara transparan. Ia tak ingin pembangunan gedung baru hanya menjadi proyek monumental tanpa nyawa pelayanan yang prima.
“Kita jangan sampai bangun rumah sakit baru, tapi rumah sakit lamanya tidak ada perbaikan. Akhirnya yang untung malah swasta. Kita punya komitmen moral untuk memperbaiki layanan rumah sakit kita sendiri,” pungkasnya tegas. (*tim/ADV)
