detikberau.com, Tanjung Redeb – Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin menilai jika, kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat harus disikapi dengan bijak. Terutama antisipasinya terhadap program jaminan sosial kesehatan.
Sebagaimana diketahui, jika tak sedikit warga Berau yang menjadi tanggungan iuran oleh pemerintah daerah. Dengan anggaran yang kini terbatas, maka Thamrin mengingatkan, Pemda Berau perlu segera mencari formula terbaik.
Sebab apabila tidak diantisipasi sedini mungkin, maka dapat berpotensi memengaruhi jumlah penerima bantuan iuran BPJS yang selama ini menjadi tanggungjawab pemerintah. Dengan begitu, masyarakat tidak terkorbankan perlindungan jaminan kesehatannya.
“Segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan dari Kementerian pasti melewati berbagai kajian dan analisis mendalam, apalagi jika hal itu berkaitan dengan sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Ia menjelaskan, keberadaan BPJS sangat membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan namun memiliki keterbatasan ekonomi.
Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan program tersebut perlu memperhatikan kondisi masyarakat di lapangan.
Selain itu, Thamrin juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang saat ini tidak sepenuhnya stabil. Menurutnya, pemerintah daerah juga harus berhati-hati dalam mengelola anggaran agar berbagai program pelayanan masyarakat tetap dapat berjalan.
“Pastinya dampaknya berhubungan dengan pemangkasan terhadap para penerima BPJS, untuk Berau saja anggaran daerahnya defisit,” tegasnya.
Ia menekankan agar pemerintah pusat maupun daerah dapat mencari solusi terbaik untuk mencegah putusnya bantuan yang diberi oleh pemerintah. Karena kata dia kesehatan merupakan hak dasar yang harus menjadi perhatian utama.
“Masalah anggaran memang menjadi tantangan pemerintah, namun yang harus diingat utamakan juga pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya. (*tim/ADV)
