detikberau.com, Tanjung Redeb – Ketua DPRD Berau, Dedi Okto Nooryanto, mendesak Pemerintah Kabupaten Berau segera mengoperasikan rumah sakit baru di Tanjung Redeb sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Penegasan tersebut guna mengantisipasi kecacatan administratif dalam hal waktu pengoperasian. Agar tidak tergolong gedung terbengkalai guna menghindari teguran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya inginnya rumah sakit ini cepat dibuka oleh pemerintah daerah agar pelayanannya cepat dirasakan masyarakat. Walaupun nanti di situ cuma mungkin belum bisa rawat inap, tapi bisa digunakan fasilitas layanan yang lain, mungkin kayak UGD-nya atau lain semacamnya,” ujarnya.
Dedi mengungkapkan, bahwa jadwal pembukaan rumah sakit ini sebenarnya sudah mengalami keterlambatan dari target awal. Sedianya, fasilitas kesehatan tersebut direncanakan beroperasi pada awal tahun, namun terus bergeser hingga memasuki bulan kelima tahun ini.
“Jelas kalau untuk rawat inap kan tidak mungkin, fasilitas belum lengkap semua di sana. Tapi kalau bisa secepatnya dibuka agar nanti kita tidak dapat teguran dari BPK atau yang berwenang. Mudah-mudahan bulan lima ini sudah siap dibuka lah,” tambahnya.
Terkait kendala teknis, keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di dekat lokasi rumah sakit menjadi perhatian serius. Dedi mendesak agar Pemkab segera merampungkan pemindahan aktivitas pembuangan sampah ke lokasi baru di Pagar Buku yang pengerjaannya diklaim sudah selesai.
“Mudah-mudahan ini nanti pemerintah daerah cepat juga memindah TPA ini. Jadi jangan sampai TPA yang di situ, rumah sakitnya beroperasi. Tapi kan memang untuk sekarang ini kan bukan untuk rawat inap di situ, tapi untuk UGD aja paling yang bisa dilakukan,” jelasnya.
Selain masalah lokasi, tantangan terbesar yang membayangi operasional rumah sakit baru ini adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Dedi menilai, ketersediaan dokter spesialis, dokter umum, dan perawat masih sangat minim untuk mengkaver dua rumah sakit sekaligus.
“Masih kurang SDM kita. Memang yang diperlukan sekarang itu bagaimana caranya pemerintah daerah ini bisa menerima dan menambah dokter-dokter umum dan spesialis, dan perawat, agar bisa membuka Rumah Sakit Tanjung Redeb itu,” tegas Dedet-sapaan akrabnya.
Ia mengkhawatirkan jika pemerintah hanya mengandalkan tenaga medis dari RSUD dr. Abdul Rivai, hal itu justru akan mengganggu stabilitas pelayanan di kedua tempat.
Menurutnya, mobilitas dokter yang harus bolak-balik antar rumah sakit bukanlah solusi yang ideal dalam jangka panjang.
“Kalau itu buka, enggak mungkin nanti Rumah Sakit Abdul Rivai dokternya mau pindah-pindah bolak-balik,” imbuhnya.
“Mudah-mudahan nanti pemerintah daerah secepatnyalah memikirkan, mungkin ada regulasinya bagaimana bisa menerima P3K yang baru atau outsourcing yang baru,” tuturnya menyarankan solusi rekrutmen. (inm/*tim/ADV)
