detikberau.com, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau mencatat adanya dinamika signifikan pada realisasi dan target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Berdasarkan data terbaru, ada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengalami tantangan berat akibat lonjakan biaya operasional yang berdampak pada setoran bagi hasil (dividen) ke kas daerah.
Kondisi ini terlihat jelas pada proyeksi pendapatan tahun 2025, di mana beberapa sektor mengalami penurunan target yang cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini dipicu oleh naik-turunnya (fluktuasi) harga komoditas global dan tingginya biaya produksi pada sektor pelayanan publik esensial seperti air bersih dan kelistrikan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ghanie, menjelaskan bahwa situasi ini merupakan dampak dari anomali beban operasional yang tidak terhindarkan.
Menurutnya, perusahaan daerah saat ini sedang berupaya menjaga keseimbangan antara fungsi pelayanan dan kesehatan finansial perusahaan.
“Kami melihat adanya tekanan besar pada pos biaya variabel BUMD kita. Penurunan target dividen ini bukan karena kegagalan manajerial, melainkan murni akibat anomali beban operasional dan tingginya harga bahan baku di pasar global yang menggerus arus kas perusahaan,” ujar Djupiansyah Ghanie.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah Perumda Air Minum Batiwakkal, yang operasionalnya sangat bergantung pada komponen biaya listrik dan bahan kimia pengolahan.
Saat ini, PDAM tersebut dilaporkan beroperasi di bawah skema Full Cost Recovery (FCR), yang menyebabkan terhambatnya pembagian dividen ke pemerintah daerah.
Full cost recovery (pemulihan biaya penuh) adalah prinsip penetapan tarif atau harga di mana seluruh biaya operasional, perawatan, pengembangan, dan biaya tidak langsung (overhead) suatu usaha ditutupi oleh pendapatan yang diterima.
Sektor kelistrikan melalui PT Indo Pusaka Berau (IPB) juga menghadapi tantangan serupa akibat ketergantungan pada harga batu bara pasar.
Sebagai pengelola PLTU Lati, kenaikan harga internasional tanpa skema proteksi harga khusus (DMO) yang memadai bagi perusahaan daerah membuat biaya pokok produksi melonjak sangat tajam.
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, PT IPB terpaksa mengalokasikan seluruh pendapatannya hanya untuk mengamankan stok bahan baku.
Langkah darurat ini diambil demi memastikan pasokan listrik di Kabupaten Berau tetap terjaga dan tidak mengalami pemadaman total di tengah volatilitas harga energi dunia.
Di sisi lain, sektor perbankan melalui Bank Kaltimtara masih menjadi tumpuan utama pendapatan daerah dengan realisasi yang stabil. Meskipun target tahun 2025 disesuaikan menjadi Rp11,3 miliar, lembaga keuangan ini dinilai masih mampu menunjukkan performa yang konsisten dibandingkan sektor industri dan jasa lainnya.
Pemerintah Kabupaten Berau kini terus melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD agar tetap mampu memberikan kontribusi bagi PAD di masa depan.
Fokus utama saat ini adalah memastikan efisiensi di tengah tingginya biaya input agar keberlangsungan layanan publik kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (inm)
