By detikberau.com, Tanjung Redeb – Setelah sebelumnya sempat melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Berau. Aliansi Berau Menggugat kini telah melayangkan berkas berisi tuntutan. Diserahkan pada, Rabu (17/9/2025).
Di dalamnya menyampaikan 8+4 tuntutan, terdiri dari 8 isu nasional dan 4 isu daerah. Diserahkan oleh perwakilan aliansi yang diterima langsumg oleh Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto.
Dalam keterangan rilisnya, bagi anggota aliansi menilai jika, lembaga legislatif mempunyai fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah, ditegaskan didalamnya, agar DPRD Berau segera membahas, menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pemda, terutama terhadap empat tuntutan di daerah.
Pertama, mengenai implementasi Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal (Perda Kabupaten Berau No. 8 Tahun 2018). Sorotan terhadap tuntutan ini berkaitan dengan aturan didalamnya, yang diharapkan dapat dijalankan secara tegas.
Tak hanya itu, perlunya keterbukaan publik mengenai persentase penyerapan tenaga kerja lokal di seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau. Hal ini menurut perwakilan aliansi penting untuk menunjukkan data rill penyerapan tenaga kerja lokal.
Sementara itu, adapula penolakan terhadap pembangunan tambahan gedung baru DPRD Berau. Rencana itu dinilai tidak memiliki keharus yang bersifat mendesak (urgensi), sementara alokasi anggaran untuk rencana proyek itu diharapkan lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar masyarakat.
Meliputi jalan kampung dan jalan tani, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta sistem air bersih yang lebih dibutuhkan untuk mendukung laju ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Berau khususnya yang berada di perkampungan.
Ketiga, dalam dokumen itu juga, DPRD diminta dapat memperhatikan peningkatan tunjangan guru dan tenaga pendidik sebagai fondasi menyiapkan generasi yang lebih berkualitas untuk keberlanjutan pembangunan daerah.
Terakhir, aliansi juga menyuarakan secara tertulis mengenai penindakan tegas terhadap PETI (Pertambangan Tanpa Izin) atau tambang ilegal. DPRD bersama pemerintah daerah diminta harus mempunyai langkah nyata dalam penghentian praktik ilegal demi menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Bagi perwakilan aliansi, DPRD Kabupaten Berau semestinya tidak hanya menerima, tetapi juga mengawal serta memastikan tuntutan rakyat benar-benar dibahas dan ditindaklanjuti bersama seluruh fraksi.
Dengan harapan, muaranya dapat memberikan tekanan pada pemerintah daerah agar memenuhi tuntutan. Aliansi Berau Menggugat mengaku akan terus mengawal proses demi proses. Karena keempat isu daerah tersebut, diakui bersifat mendesak dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Pernyataan tegas itu karena DPRD Kabupaten Berau harus membuktikan bahwa mereka benar-benar wakil rakyat yang bekerja untuk menjadi perpanjangan lidah dari keresahan rakyat. (*tim)
