By detikberau.com, Tanjung Redeb – Penangkapan ikan tidak ramah lingkungan menjadi perhatian serius DPRD. Peristiwa tersebut kerap terulang dan kian menambah kasus setiap tahunnya.
Belakangan kasus serupa terjadi perairan BidukBiduk. Wakil Ketua II, DPRD Berau, Sumadi, menyatakan, jika laporan terkait hal tersebut sudah sering ia dengar. Menurutnya, perlu ada koordinasi lintas instansi untuk menekan angka kasus tersebut.
Karena terkait pengawasan laut yang lebih luas. Kewenangan bukan lagi berada di pemerintah kabupaten melainkan provinsi. Hal ini yang akan dirinya upayakan, agar pengawasan bisa lebih diperketat.
“Kita mau menindak, kewenangannya memang di sana, provinsi,” tambahnya.
Menurutnya, peran aktif dari aparat penegak hukum juga menjadi kunci untuk memperkuat langkah pengawasan dan penindakan di lapangan. Sumadi menegaskan, pentingnya menjaga potensi kelautan dan perikanan Berau, yang dinilai sangat besar, baik untuk konsumsi domestik maupun untuk keperluan ekspor.
“Potensi perikanan kita luar biasa, baik domestik dan mutu ekspor. Ini menjadi atensi kita untuk ke depannya,” tuturnya.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah konkret bersama pihak terkait agar ekosistem laut Berau tetap terjaga. Sekaligus menjamin keberlanjutan ekonomi nelayan yang selama ini menggantungkan hidup dari laut.
Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kecamatan Bidukbiduk membahas maraknya laporan dugaan aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Bidukbiduk, yang berasal dari seluruh kampung di wilayah itu.
Camat Bidukbiduk, Hasmawi, menyampaikan keluhan dari enam kampung di kecamatan tersebut hampir seluruhnya berkaitan dengan praktik illegal fishing oleh nelayan luar daerah.
Namun, ia mengakui bahwa upaya penindakan mengalami kendala karena tidak didukung bukti yang cukup kuat.
Setiap kali dilakukan patroli atas dasar laporan warga, hasilnya tidak menemukan aktivitas mencurigakan di lapangan.
Dari hasil rapat, disepakati untuk memperkuat pengawasan melalui patroli rutin yang melibatkan Pos Angkatan Laut (Pos AL) Bidukbiduk serta patroli gabungan antara kecamatan dan kampung-kampung.
“Kesepakatannya adalah kita akan adakan patroli rutin bersama Pos AL, dan juga patroli gabungan Kecamatan dan Kampung,” jelas Hasmawi. (*mgn/ADV)
