detikberau.com, Tanjung Redeb – Anggota DPRD Berau dari Komisi II Sakirman, menyambut baik prioritas alokasi anggaran untuk penanganan di hulu Kelay yang mencapai Rp 21 miliar pada tahun 2026.
Prioritas tersebut merupakan lanjutan sejak tahun 2025 yang seluruhnya hampir dianggarkan untuk penanganan peningkatan infrastruktur jalan mencapai Rp160 miliar.
Alokasi tersebut kata dia, harus sejalan dengan komitmen jangka panjang dari program kerja daerah, meski di tengah tantangan efisiensi. Kendala tersebut jangan sampai menjadi alasan untuk menghentikan program yang sudah berjalan.
“Ini yang dinanti masyarakat, jangan sampai tersendat tengah jalan. Program yang ada harus benar-benar terealisasi secara merata,” tegasnya.
Kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta dianggapnya, bisa menjadi kunci untuk menopang keterbatasan di tengah tekanan fiskal daerah. Hampir di seluruh sektor perlu mendapat penanganan.
Di sektor pendidikan, terkait kebutuhan mendesak pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kawasan Merabu sebagai akses terdekat anak-anak yang bermukim di Kampung Mapulu dan Panaan masih sangat terbatas karena harus menempuh jarak jauh.
“Kawasan Mapulu, Merabu, dan Panaan harus memiliki fasilitas SMP sendiri agar akses pendidikan lebih merata,” tegasnya.
Pada sektor infrastruktur, Sakirman melihat pentingnya penentuan skala prioritas. Ia menyinggung kelanjutan Jembatan Muara Lesan dan pembangunan jalan lingkar dalam, yang dinilai sulit diselesaikan bersamaan dalam waktu dekat, karena keterbatasan anggaran.
Sebagai saran ia menyampaikan, fokus utama dari salah satu proyek. Usulannya adalah pembukaan akses jalan terlebih dahulu tanpa menunggu pengaspalan penuh, selama jalur tersebut sudah dapat digunakan.
“Yang penting aksesnya dulu terbuka. Aspal bisa menyusul, tapi masyarakat sudah bisa merasakan manfaatnya,” katanya.
Kesehatan, Sakirman turut menyoroti minimnya layanan dasar di sejumlah kampung. Ia meminta Dinas Kesehatan memberi perhatian serius terhadap ketersediaan tenaga medis, fasilitas rawat inap, serta armada ambulans.
Ia mengingatkan, kekosongan tenaga kesehatan di wilayah terpencil sangat berisiko, mengingat kondisi geografis yang sulit dijangkau.
“Jangan sampai masyarakat di daerah jauh tidak mendapat layanan karena tidak ada tenaga medis. Ini harus jadi prioritas,” tegasnya. (*tim/ADV)
