detikberau.com, Tanjung Redeb – Di tengah perlambatan ekonomi yang masih dirasakan secara nasional, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau diminta mengambil langkah lebih aktif dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Upaya tersebut dinilai penting untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus mencegah bertambahnya tekanan ekonomi, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman, menegaskan bahwa kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih berpotensi memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perkembangan harga di pasar serta memastikan ketersediaan stok bahan pokok tetap aman.
“Pemkab Berau kami minta lebih aktif melakukan pengawasan terhadap pergerakan harga di pasaran,” ujarnya.
Menurut Sakirman, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah. Kenaikan harga yang tidak terkendali dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya kalangan yang memiliki pendapatan terbatas dan sangat bergantung pada harga kebutuhan pokok yang terjangkau.
Ia menilai pengendalian inflasi daerah harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Selain memastikan pasokan barang tersedia dalam jumlah yang cukup, pemerintah juga perlu menjamin distribusi bahan pokok berjalan lancar hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Berau, termasuk daerah-daerah yang memiliki akses distribusi lebih menantang.
“Pengendalian inflasi merupakan langkah penting untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga akibat terganggunya pasokan maupun meningkatnya permintaan masyarakat,” katanya.
Sakirman menjelaskan, keterlambatan distribusi maupun berkurangnya pasokan komoditas tertentu sering kali menjadi pemicu naiknya harga di pasaran. Karena itu, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih awal.
Ia juga mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mempererat komunikasi dengan distributor, pedagang, serta pelaku usaha. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat di lapangan. (*tim/ADV)
