detikberau.com, Tanjung Redeb – Pandangan akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin mengungkap sejumlah capaian hasil kinerja pemerintah daerah yang berjalan optimal dalam kurun waktu setahun belakangan.
Meski mengalamai tekanan fiskal, pemerintah daerah dinilai komitmen dalam menjaga opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena mampu menyajikan dokumen Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara baik.
Dari sisi stabilitas pengelolaan aset, berhasil dicatatkan senilai Rp14,9 Triliun yang menunjukkan kuatnya fondasi daerah dalam mempertahankan kekayaan asli yang dimiliki.
“Fraksi PKS pengapresiasi langkah bijak pemerintah daerah yg tidak menaikkan tarif pajak maupun retribusi daerah demi menjaga daya beli masyarakat dan iklim investasi internal proyeksi penyesuaian fiksal,” ujar Thamrin memaparkan.
Partai dua bulan sabit itu menekankan, agar organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang menangani perpajakan dapat lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah tanpa harus membebani ekonomi masyarakat kecil.
Selain itu, mewakili fraksi, Thamrin juga menyayangkan masih terdapat SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2025 sebesar Rp272,64 miliar. Mencegah hal ini tidak terjadi kembali di 2026, maka pemda diminta untuk melakukan perencanaan kegiatan dan lelang proyek dengan cekatan tanpa menbrak aturan yang ada.
“Agar daya serap anggaran lebih maksimal sehingga perputaran roda ekonomi di masyarakat dapat bergerak lebih cepat,” tambahnya.
Selain dalam pengelolaan anggaran dan pembiayaan pengerjaan, fraksi ini juga menyoroti mengenai isu lain, seperti pengelolaan lingkungan dan kebersihan yang diakui sejalan dengan meningkatnya kawasan perkotaan dan pariwisata.
Serta, perlindungan kesejahteraan ASN terhadap ASN P3K. Kepala daerah didesak untuk tetap melakukan penyesuaian anggaran serta kebijakan evaluasi agar tidak memberatkan hak-hak dasar pegawai ASN maupun P3K termasuk tunjangan penghasilan.
Terkait pelayanan publik, pemerintah diminta untuk memperhatikan sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan yang merata. Saran yang diberi adalah, dengan penempatan formasi di daerah pedalaman, pesisir.
“Dengan begitu para ASN yang mengabdi dapat dipertahankan pengapdiannya di wilayah dalam kurum waktu yang memadai, memenuhi kebutuhan medis dan di kampung agar kualitas pelayanan masyarakat wilayah tersebut bisa memadai,” jelasnya.
Fraksi ini meyakini, jika seluruh catatan tersebut dapat dijalankan dengan baik maka, tantangan fiskal kedepan dengan berbagai dinamika yang ada dapat dilalui bersama dengan terciptanya kolaborasi lintas sektor serta masyarakat. (*tim/ADV)
