detikberau.com, Tanjung Redeb – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) selaku organisasi perangkat daerah (OPD) teknis mitra kerja. Pertemuan ini sengaja digelar untuk mengevaluasi sekaligus menyinergikan seluruh item pekerjaan yang berjalan pada tahun anggaran 2026.
Dewan menaruh perhatian serius terhadap sejumlah program kerja fisik yang hingga kini dinilai belum menunjukkan progres signifikan di lapangan. Salah satu proyek besar yang menjadi sorotan tajam dalam diskusi tersebut adalah kelanjutan pembangunan Pelabuhan Samudera yang berlokasi di Mantaritip.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, menyatakan bahwa pihaknya mempertanyakan kejelasan serta arah kelanjutan dari proyek infrastruktur strategis tersebut. Menurutnya, dinas terkait selaku leading sector harus bisa memberikan jawaban pasti agar fasilitas publik itu tidak berakhir menjadi proyek mangkrak.
“Salah satu yang saya ingat tadi dalam rapat, prospek pembangunan Pelabuhan Samudera yang di Mantaritip. Itu kan kewenangannya, leading sector-nya kan di Dinas Perhubungan. Kita tadi menanyakan, itu sampai sejauh mana? Terus mau diapakan? Jangan sampai mangkrak,” tegas Ahmad Rifai.
Ia menyayangkan kondisi proyek yang seolah berjalan di tempat, padahal pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit ke sana. Pihak legislatif mendesak agar Dishub segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti program yang menjadi cita-cita wilayah ini sejak beberapa tahun lalu.
“Sudah banyak anggaran yang mengucur ke sana, tapi kita melihat masih tidak ada kejelasan. Kita berharap ini ditindaklanjuti. Kalau memang kita sharing anggaran provinsi pusat, kita siap,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ahmad Rifai menegaskan bahwa DPRD Berau berkomitmen penuh untuk mengawal pencarian sumber dana alternatif ke tingkat yang lebih tinggi. Komisi III menyatakan kesiapannya untuk mendampingi kepala daerah dalam menjemput bola anggaran di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
“Kita siap mendampingi Bupati kalau ingin roadshow kita ke Jakarta, kita ke provinsi mencari anggaran, kan supaya bisa tuntas pelabuhan ini. itu kan cita-cita kita semua, sudah beberapa tahun yang lalu loh,” cetusnya.
Selain persoalan Pelabuhan Samudera Mantaritip, nasib pembangunan Dermaga Maratua juga tak luput dari cecaran pertanyaan anggota Dewan. Hingga saat ini, infrastruktur penunjang pariwisata di pulau terluar tersebut dilaporkan belum bisa difungsikan secara optimal dan terkesan tanpa kejelasan.
Tidak hanya fokus pada proyek besar, rapat evaluasi ini juga membahas pemenuhan fasilitas dasar masyarakat yang dikelola oleh Dishub. Ketersediaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta dermaga-dermaga lokal menjadi poin penting yang ikut dibahas demi menunjang aktivitas ekonomi warga.
Menyikapi keterbatasan anggaran daerah, Komisi III meminta Dishub memiliki kesamaan visi dalam menentukan skala prioritas program. Evaluasi berkala dinilai menjadi kunci utama agar target kinerja di tahun 2026 tetap tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja yang matang.
“Harapan kita cuma itu, target bisa tercapai walaupun dengan adanya efisiensi. Khususnya yang sudah menjadi prioritas di tahun 2026 yang sudah kita sepakati,” pungkas Ahmad Rifai. (inm/ADV)
