detikberau.com, Tanjung Redeb – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyoroti kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Berau. Khususnya menyoal pemerataan tenaga medis.
Ia melihat adanya ketimpangan dalam pemenuhan tenaga kesehatan (nakes) pasca berlakunya aturan baru mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Berkaitan dengan kebijakan terkait kontrak yang tidak diperpanjang jika masa pengabdiannya belum mencapai dua tahun.
Menyebabkan sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kekurangan sumber daya manusia (SDM).
“Bahwa dengan adanya kemarin berlakunya bahwa ada P3K yang sebelum 2 tahun itu tidak diperpanjang, maka itu terjadi di banyak daerah di Puskesmas atau di rumah sakit itu yang banyak kekurangan tenaga kerja,” ungkapnya menjelaskan akar masalah.
Mengenai solusi penambahan tenaga honorer, Subroto menilai cukup rumit apabila diterapkan dalam waktu dekat. Lantaran memerlukan mekanisme yang panjang dan birokrasi yang rumit.
“Harapan saya, kami dari Komisi I bersama rekan-rekan anggota dewan lainnya dan unsur pimpinan sudah pernah konsultasi bahwa memang untuk menambah tenaga honorer itu kayaknya tidak mungkin. Ya mungkin, tapi prosesnya panjang,” jelasnya.
Sebagai jalan keluar yang paling masuk akal, ia menyarankan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi pegawai. Sehingga tidak terjadi penumpukan di wilayah tertentu.
Menurutnya, berdasarkan data kementerian, jumlah pegawai di Berau sebenarnya sudah mencukupi secara hitungan matematis.
“Cuma mungkin di sini yang disayangkan bahwa dalam penempatannya, dalam pemerataannya itulah yang belum pas. Ada yang satu tempat menumpuk, ada satu tempat yang mengalami kekurangan,” tegas Subroto.
Pemerintah Daerah disarankan mengevaluasi titik-titik yang memiliki kelebihan pegawai untuk dialihkan ke daerah yang membutuhkan. Menurutnya, evaluasi ini menjadi kunci agar layanan kesehatan di Kabupaten Berau bisa berjalan maksimal secara menyeluruh.
Kondisi paling memprihatinkan dilaporkan terjadi di wilayah pesisir, di mana pelayanan kesehatan sempat lumpuh total saat momen lebaran. Hal ini terjadi karena dokter penugasan khusus tidak menerima haknya selama berbulan-bulan, sehingga mereka tidak bisa menjalankan tugas.
“Terutama di pesisir. Itu sudah penyampaian dari Puskesmas, 3 hari lebaran pelayanan sudah tidak ada, karena dokter yang sifatnya kemarin penugasan khusus itu sudah kurang lebih 2 atau 3 bulan tidak digaji. Jadi mereka tidak bisa menjalankan tugasnya karena haknya yang belum dikasih,” ucapnya.
Kondisi tersebut kata dia, jangan sampai berdampak kepada masyarakat pesisir yang nantinya harus melalui perjalanan jauh ke pusat kota, untuk mendapatkan penanganan medis dasar akibat ketiadaan dokter di wilayah mereka.
“Ini saya kira sangat-sangat penting, sangat ditanggapi Pemerintah. Jangan sampai nanti pasien semua yang di daerah pesisir berbondong-bondong ke Kabupaten Berau hanya karena dokternya tidak ada. Itu saran dari saya,” pungkas Subroto.
