detikberau.com, Tanjung Redeb – Forkopimda Berau memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama sejumlah instansi lintas sektor dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Berau.
Rakor digelar di Ruang Rapat Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Selasa (18/8/2026) malam.
Pertemuan dipimpin langsung Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dan khusus membahas penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah.
Pada hari yang sama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau mencatat 166 titik panas di Berau. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur dari 10 kabupaten/kota yang dipantau.
Luas lahan yang terbakar tercatat mencapai 118 hektare. Sebanyak 83 hektare telah terdata, sementara 35 hektare lainnya masih dalam proses pendataan.
Kepala Pelaksana BPBD Berau, Masyhadi Muhdi, mengatakan wilayah penanganan karhutla telah dibagi menjadi lima zona.
“Zona 1 meliputi Gunung Tabur-Tanjung Batu, zona 2 Teluk Bayur-Kelay, zona 3 Labanan-Segah, zona 4 Tanjung Redeb-Tabalar, dan zona 5 Biatan hingga Biduk-Biduk,” ujarnya.
Menurut Masyhadi, Satgas Penanganan Karhutla menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya lokasi titik api yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan personel, sulitnya memperoleh sumber air, kejadian karhutla secara bersamaan di beberapa lokasi, serta keterbatasan bahan bakar untuk operasi pemadaman.
Dukungan sektor swasta juga dinilai masih perlu diperkuat, baik berupa sarana, personel maupun logistik. Selain itu, kesadaran masyarakat terkait bahaya membuka lahan dengan cara membakar masih menjadi persoalan.
“Kurangnya support sarana, personel maupun logistik dari sektor swasta. Faktor lainnya yang tak kalah penting adalah keterlibatan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai bahayanya membuka lahan dengan cara dibakar,” jelas Masyhadi.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas meminta perusahaan yang beroperasi di Berau meningkatkan kepedulian terhadap penanganan karhutla.
Menurutnya, tujuh kendala yang telah dipetakan BPBD perlu mendapat dukungan maksimal dari perusahaan. Terlebih, pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
“Sehingga butuh dibuat semacam kesepakatan untuk bisa membantu kami menanggulangi kebakaran hutan yang cukup rentan terjadi di Kabupaten Berau saat ini,” tegasnya.
Sri Juniarsih mengatakan kapasitas pemerintah daerah belum memadai untuk menangani karhutla yang terjadi secara bersamaan di berbagai wilayah.
Saat ini, Satgas Penanganan Karhutla Berau didukung 163 personel dan 52 unit armada. Jumlah tersebut dinilai belum ideal untuk menjangkau lima zona penanganan yang telah ditetapkan BPBD.
“Kalau dengan keadaan yang ada saat ini, itu tidak mencukupi untuk menangani musibah karhutla yang kadang terjadi dalam waktu yang bersamaan,” tandasnya.
Karena itu, perusahaan yang beroperasi di Berau dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat penanganan karhutla. Dukungan berupa personel, sarana, sumber daya, dan logistik dibutuhkan untuk menutup keterbatasan pemerintah daerah dalam menangani karhutla di wilayah yang luas. (*tim/ADV)
