detikberau.com, Tanjung Redeb – Sektor pariwisata, kerap menjadi andalan Kabupaten Berau untuk digadang-gadang menjadi sumber pemasukan baru, sebagai pendongkrak ekonomi daerah diluar daripada sektor pertambangan, yang sejauh ini masih menjadi tulang punggung.
Meski begitu, fenomena di lapangan masih terjadi ketimpangan, antara pertumbuhan ekonomi dengan sektor pariwisata. Sebab, ditengah pesatnya arus pelancong yang menuju Berau, nyatanya, pertumbuhan ekonomi masih jauh dari harapan.
Melihat fakta ini, Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah menyebut, jika kondisi ini telah menjadi catatan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk kemudian ditindaklanjuti sebagai bentuk rekomendasi.
Diantaranya, adalah berkaitan dengan pembenahan infrastruktur. Faktor tersebut, diakui mampu membawa dampak terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), apabila dikelola dengan maksimal.
“Ketergantungan dengan bantuan pusat sudah mulai berkurang, jadi kita dipaksa sudah harus mandiri, dengan rekomendasi BPK saya akui itu menjadi langkah yang harus diseriusi,” jelasnya.
Kata Lili, sepanjang itu menjadi prioritas menggerakkan perekonomian, maka pihaknya, tak ada pilihan lain, selain memberi perhatian terhadap porsi anggaran yang dibutuhkan, guna mewujudkan pembangunan lebih masif di sektor tersebut.
Sebagai sektor yang diunggulkan, tentu tidak wajar, apabila realisasi pendapatan masih sangat rendah. Meski tidak bisa membeberkan data secara pasti, Pariwisata disinyalir, menempati posisi kedua dengan realisasi penyumbang anggaran setelah industri pertambangan.
“Ada sejumlah alasan yang katanya, menyebabkan pendapatan dari sektor ini masih belum maksimal, seperti contoh pungutan retribusi yang belum terkelola secara baik dan kendala lain sebagainya,” tambahnya.
Bahkan Lili menyinggung, mengenai kemudahan bantuan modal dan perizinan untuk pengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikatakannya, juga dapat menjadi dasar untuk menggerakkan kemandirian ekonomi kreatif.
“Jadi kesejahteraan semua insan-insan UMKM itu bisa lebih terjamin, tentunya dengan pengaturan harga yang ditawarkan jangan terlalu mencekik konsumen begitu pula sebaliknya, itu perlu diatur,” tandasnya. (*tim)
