detikberau.com, Tanjung Redeb – Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) secara nasional turut mendapat perhatian oleh DPRD Berau.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menyebut, kondisi geografis Bumi Batiwakkal yang tersebar dari wilayah pedalaman hingga pesisir, mengharuskan masyarakat sangat memerlukan BBM sebagai kebutuhan hilir-mudik sehari-hari.
Fenomena kenaikan di sejumlah jenis bahan bakar menurutnya, dapat menimbulkan efek domino dari segi tarif akses masyarakat dan nilai pasar, mengingat rantai pasok lintasan jalur yang cukup panjang. Sehingga perlu ada formula pengawasan dan penganggaran bersama pemda.
“Itu perlu sebagai cara mencegah efek inflasi di tingkat paling bawah,” katanya.
Bagi Dedy, transportasi menjadi urat nadi utama sebagai penggerak perekonomian rakyat. Terutama yang berprofesi sebagai kurir, nelayan dan sopir angkutan umum dan jasa angkut barang.
Tingginya jumlah pekerja dari sektor yang menggunakan BBM tersebut, mengharuskan pihaknya melakukan pemetaan untuk melihat bidang jasa dan pekerjaan yang paling rentan terdampak.
“Kenaikan BBM di sejumlah sektor itu melipatgandakan ongkos angkut penumpang dan barang, yang jika dibiarkan bisa mengisolasi perekonomian warga pedalaman dan pulau,” jelasnya.
Politisi Nasdem itu menerangkan, kalau tak sedikit keluhan masyarakat yang sudah mulai terdengar olehnya, berkaitan dengan penyesuaian tarif BBM. Aspirasi tersebut, paling banyak datang dari elemen-elemen penting penggerak ekonomi mikro.
Menyikapi hal tersebut, fungsi pengawasan DPRD Berau kini diarahkan pada stabilitas pasokan di lapangan. Antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi salah satu fokus yang harus segera diurai bersama instansi terkait.
“Mereka semua mengeluhkan hal yang sama, yaitu margin keuntungan yang menipis akibat biaya operasional yang melonjak drastis, dari hasil diskusi bersama Pertamina dan dinas terkait untuk stok dipastikan aman dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Ditengah goncangan kebutuhan yang melonjak itu, praktik pengetapan atau penimbunan BBM menjadi hal lain yang menurutnya riskan. Sebab menjadi pemicu kelangkaan di hilir.
Tindakan ilegal ini dinilai sangat mencederai hak masyarakat kecil yang seharusnya menikmati subsidi pemerintah.
“Jangan sampai kuota yang sudah terbatas ini justru dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat,” tandasnya. (inm/*tim/ADV)
