detikberau.com, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Berau.
Laporan ini merupakan instrumen penting untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas kepala daerah dalam merealisasikan program pembangunan serta penggunaan anggaran sepanjang tahun berjalan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi Anggaran Belanja Daerah tercatat Rp5.477.480.803.027,68 atau sekitar 90,66% dari total target Rp 6.041.361.617.000,00.
Angka tersebut, mencerminkan kinerja pemerintah dalam memaksimalkan penyerapan anggaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di Bumi Batiwakkal.
Capaian tertinggi terlihat pada sektor Belanja Modal yang berhasil direalisasikan sebesar Rp2.964.077.886.354,25 atau 95,86% dari target yang ditetapkan.
Besarnya persentase itu, mengindikasikan bahwa berbagai proyek strategis fisik yang direncanakan dapat terlaksana hampir menyeluruh, memberikan dampak langsung pada pembangunan fasilitas publik.
Sementara itu, untuk Anggaran Belanja Operasi, pemerintah daerah berhasil merealisasikan sebesar Rp2.059.053.083.536,93 dari target yang ada, atau menyentuh angka 83,7%.
Di sisi lain, sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan performa melampaui target dengan realisasi mencapai 147,70%.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyampaikan apresiasinya atas kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras mengawal program tahun 2025.
Namun, ia mengingatkan bahwa pencapaian ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan harus memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Berau secara luas.
“Kami mengapresiasi kerja keras jajaran sehingga realisasi belanja bisa menyentuh angka 90 persen lebih,” katanya.
“Namun, angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari pembangunan yang harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Berau secara luas,” tegas Gamalis di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan.
Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Berau, Dedi Okto, atau yang akrab disapa Pak Dedet, menyatakan bahwa pihak legislatif tidak akan serta-merta menerima laporan tersebut tanpa pengkajian mendalam.
Menurutnya, dewan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan selaras dengan janji program pemerintah.
“Jadi begini, ini kan baru laporan ke dewan. Rencananya hari Senin nanti kita akan mengadakan rapat gabungan dewan untuk membentuk tim, mungkin teman-teman nanti mau membentuk tim atau apa pun namanya, untuk membahas dokumen yang ini,” ujar Dedi Okto.
Dedi menjelaskan bahwa fokus utama dewan dalam waktu dekat adalah menguji validitas dokumen LKPJ tersebut terhadap realitas di lapangan.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara laporan tertulis dengan manfaat yang benar-benar diterima oleh warga di berbagai kecamatan di Kabupaten Berau.
“Kita akan mengkaji apakah dokumen ini sudah sesuai dengan program-program yang pernah disampaikan tadi, dan apakah program-program tersebut betul-betul menyentuh masyarakat,” ujarnya.
“Dari hasil kajian itulah, baru nanti kita paripurnakan bersama. Jadi, Senin besok kita rapat khusus membahas masalah ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan adanya proses tindak lanjut yang ketat sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD yang tidak bisa ditawar.
Ia menyebutkan bahwa dewan tidak hanya menerima informasi sepihak dari eksekutif, melainkan harus mengevaluasi setiap detail anggaran yang terserap guna memastikan efektivitasnya bagi kepentingan publik.
Sebagai langkah konkret, DPRD Berau menargetkan proses evaluasi ini rampung dalam satu bulan ke depan dengan melibatkan seluruh komisi.
“Seluruh anggota dewan akan mengkaji, mungkin melalui setiap komisi atau nanti kita juga mengundang konsultan untuk membahas ini bersama-sama. Setelah itu baru ada hasilnya, terhitung dari Senin besok sampai akhir bulan,” tutup Dedi Okto. (inm/ADV)
