detikberau.com, Tanjung Redeb – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Berau pada 2026 ditarget sebesar Rp450 miliar. Lebih besar dari tahun lalu, Rp 380 miliar. Ambisius ini digadang-gadang sebagai upaya dalam percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansiyah Ganie, menjelaskan bahwa penetapan angka ini telah melalui proses kajian mendalam. Dimana, pihaknya menargetkan kenaikan sebesar Rp70 miliar.
“Kami menyusun dokumen proyeksi pendapatan ini pada minggu pertama Januari, saat rencana pelaksanaan pendapatan untuk tahun 2026 masih dalam tahap perumusan,” ungkapnya.
Meskipun memasang target tinggi, Bapenda tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari defisit anggaran di kemudian hari. Djupiansiyah menekankan pentingnya angka yang realistis.
“Kami tetap mengedepankan prinsip rasional dan terukur dalam menetapkan setiap target pendapatan daerah.” jelasnya.
Dalam proses penyusunannya, Pemkab Berau mengaku masih menghadapi sejumlah ketidakpastian fiskal dari level yang lebih tinggi.
“Arah kebijakan fiskal pemerintah pusat dan provinsi, termasuk potensi penyesuaian regulasi yang dapat mempengaruhi kinerja pendapatan daerah, belum sepenuhnya dapat diidentifikasi,” jelas Djupiansiyah mengenai tantangan regulasi tahun depan.
Oleh karena itu, strategi yang diambil adalah pendekatan yang seimbang antara ambisi dan kewaspadaan.
“Target PAD 2026 disusun dengan pendekatan kehati-hatian tanpa mengabaikan aspek rasionalitas, agar proyeksi ini tetap dapat dicapai sesuai rencana.” tambahnya.
Rincian sumber pendapatan pun telah dipetakan, dimana pajak daerah diproyeksikan menyumbang Rp168 miliar dan retribusi daerah sebesar Rp132 miliar. Selain itu, kontribusi laba BUMD sebesar Rp15 miliar dan pendapatan sah lainnya senilai Rp134 miliar akan menjadi pilar utama penyokong kas daerah.
Pemerintah optimistis bahwa pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan meningkatnya aktivitas bisnis di Berau akan mempermudah pencapaian target ini.
“Mudah-mudahan dengan perputaran uang yang semakin besar dan daya beli masyarakat yang meningkat, kepatuhan terhadap kewajiban pajak daerah juga ikut naik,” harap Djupiansiyah.
Meski PAD terus digenjot, struktur APBD Berau nyatanya masih sangat bergantung pada dana transfer pusat yang diproyeksikan mencapai Rp1,741 triliun.
Angka tersebut ditambah dengan bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp529 miliar, yang menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih menjadi perjalanan panjang yang harus diperjuangkan. Sebagai langkah penutup, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menggali potensi sektor-sektor baru yang belum tergarap maksimal.
“Kami berharap ke depan ada kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan dana transfer, sekaligus kondisi perekonomian di Kabupaten Berau terus membaik,” pungkasnya. (inm/*tim)
