detikberau.com, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengajukan dukungan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pelaksanaan rekayasa cuaca dan water bombing guna menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah titik.
Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan, surat permohonan dukungan tersebut telah ditandatangani dan dikirimkan kepada BNPB serta ditembuskan kepada sejumlah pihak terkait.
“Saya sudah bersurat langsung ke BNPB untuk rekayasa cuaca dan water bombing. Sudah langsung saya tanda tangan suratnya, sudah sampai ke kementerian yang terkait,” ujar Sri, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih memantau kondisi cuaca untuk melihat peluang pelaksanaan rekayasa cuaca.
Selain rekayasa cuaca, Pemkab Berau berharap dukungan pemerintah pusat untuk pengerahan water bombing dan penguatan operasional unit pemadam kebakaran (damkar). Saat ini, Pemkab Berau memiliki 52 unit damkar yang dapat dikerahkan untuk penanganan kebakaran.
Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung operasional di lapangan juga menjadi perhatian Pemkab Berau.
Di sisi lain, Pemkab Berau belum dapat menambah personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) dalam waktu dekat. Sri menyebut keterbatasan anggaran menjadi salah satu pertimbangan.
“Apakah ada dana untuk menggaji nanti, itu masih dipikirkan,” katanya.
Menurut Sri, pemerintah daerah saat ini masih berupaya mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kondisi fiskal tersebut membuat penambahan personel dalam jumlah besar belum menjadi prioritas.
“Kalau penambahan rasanya belum bisa,” ujarnya.
Keterbatasan personel menjadi tantangan bagi Disdamkarmat, mengingat Berau memiliki wilayah yang luas dengan 13 kecamatan. Namun, Sri menegaskan penanganan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab Disdamkarmat.
Pemkab Berau memilih mengoptimalkan sinergi lintas instansi dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak.
“Kita sekarang kerja sama lintas sektor dulu saja dioptimalkan,” tegasnya.
Dalam penanganan karhutla, Pemkab Berau juga akan memperkuat koordinasi dengan unsur TNI. Sri menyebut TNI dapat dilibatkan dalam koordinasi sebagai bagian dari satuan tugas penanganan karhutla agar penanganan di lapangan berjalan lebih terpadu.
“Kita perlu kerja sama dengan TNI sebagai Kasatgas,” jelasnya.
Pemkab Berau juga membuka opsi meminta dukungan pemerintah pusat apabila karhutla terjadi dalam skala yang membutuhkan peralatan khusus.
“Jika nanti keuangan membaik, itu lain cerita,” pungkas Sri. (*tim/ADV)
